Buntut Panjang Polemik Penyegelan SDN Tamberu 2, Bupati Turun Tangan: Agar Kasus Serupa Tak Terjadi

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN- Polemik penyegelan SDN Tamberu 2 Pamekasan rupanya berbuntut panjang.
 
Bupati Pamekasn kini ikut turun tangan.
 
Dilansir dari Kompas.com, penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamberu 2 di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menarik perhatian Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, Selasa (28/10/2025).
 
Penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris pada Minggu (19/10/2025), membuat 111 siswa terpaksa belajar di ruang tenda darurat yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
 
Kholilurrahman meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera menyelesaikan kasus ini dan mendata sekolah-sekolah lain yang berpotensi bermasalah.
 
"Saya minta Disdikbud segera mendata semua sekolah yang berpotensi terjadi masalah yang sama," ungkapnya. Ia menekankan pentingnya mendata semua sekolah yang lahannya masih dikuasai warga, baik tingkat SD maupun SMP, agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah tersebut secara bertahap.

"Sehingga nanti ketemu solusinya. Pemerintah bisa menyicil penyelesaiannya satu per satu," tambahnya. Kholilurrahman berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus melibatkan forkopimcam setempat dan Disdikbud.
 
"Mereka harus bertemu, pak camat harus mempunyai gagasan untuk segera menyelesaikan," ujarnya, seraya berharap semua pihak, termasuk pihak sekolah, Disdikbud, ahli waris, tokoh masyarakat, dan ulama setempat, dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian.
 
"Kalau harus difasilitasi bupati, maka saya siap menyelesaikan masalah ini yang dimotori oleh pak camat," kata Kholilurrahman.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Pamekasan, Taufik Hidayat, mengaku tidak mengetahui data lahan sekolah yang dikuasai oleh warga. "Kalau terkait aset bukan kami yang mengampu. Silakan ke Bu Sekdis atau ke Pak Kadisdikbud," ujarnya.

Kepala Disdikbud Pamekasan, Mohamad Alwi, juga enggan memberikan keterangan ketika dihubungi melalui sambungan telepon mengenai aset tanah sekolah. Terpisah, Camat Batumarmar, R Muhammad Lutfi tidak menjelaskan upaya damai yang sudah dilakukannya dengan ahli waris.
 
"Urusan ahli waris, itu urusan mereka pribadi untuk segera menyelesaikannya sampai terbit sertifikat," ucapnya singkat.
 
Akibat penyegelan tersebut, 111 siswa SDN Tamberu 2 terpaksa belajar di dua tenda darurat yang dibagi menjadi enam kelas.

Kondisi ini membuat satu bangku sekolah ditempati oleh tiga siswa, sehingga posisi duduk menjadi cukup sempit saat belajar. Penyegelan dilakukan ahli waris dengan alasan belum adanya ganti rugi tanah dari pemerintah.

 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com