Berita Madura
Meminimalisir Potensi Konflik Tanah Kawasan Hutan, Dinas Perkimhub Sumenep Kebut Program PPTPKH
Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) setempat bekerja keras untuk menyelesaikan proposal penguasaan
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Samsul Arifin
lihat foto
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Plt. Kepala Dinas Perkimhub Sumenep, Yayak Nurwahyudi.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perkimhub Sumenep hanya memfasilitasi penyelesaian hak-hak tanah di dalam kawasan hutan yang dikuasai perorangan maupun kelompok masyarakat (lembaga) untuk diajukan ke Kementerian LHK.
"Nanti yang memverifikasi dan menentukan hasil akhir tentang kepastian hukum dari penguasaan tanah adalah Interpadu dari Kementerian LHK," katanya.
Pihaknya kemudian berharap program PPTPKH di Sumenep tuntas akhir tahun 2023.
Sehingga kata Yayak Nurwahyudi, tanah yang dikuasai untuk permukiman, fasum, dan fasos segera ada kepastian hukum.
"Sehingga masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik, apabila memenuhi syarat" pungkasnya.
Berita Terkait
Berita Terkait:#Berita Madura
| Transportasi Murah Meriah Trans Jatim Surabaya-Madura, Bayar Rp 5 Ribu Bisa Nikmati Fasilitas Nyaman |
|
|---|
| Sudah Ada TransJatim, Warga Madura Ternyata Masih Suka Naik Bus Rute Jauh |
|
|---|
| Kronologi Meninggalnya Warga Madura di Gurun Pasir saat Ingin Naik Haji Secara Ilegal |
|
|---|
| Kunjungi Kangean, Kementerian Kelautan dan Perikanan Survei Budidaya Lobster Milik PT Balad Grup |
|
|---|
| Bangkalan Larang Kelulusan SD-SMA Pakai Toga, Cukup Tasyakuran, Ikuti Gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi |
|
|---|
![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.