Selisih Harga Paket Seragam Beli di Sekolah dengan di Pasaran, Bikin Orang Tua Murid Sambat

Kain jas almamater yang dibanderol Rp 185.000, diperkirakan harga aslinya Rp 125.000, itu pun sudah dalam bentuk jadi.

Dengan mengabaikan ongkos jahit, maka ada keuntungan harga Rp 60.000 per anak.

Jas almamater ini hampir 100 persen beli, karena hanya sedikit yang menggunakan jas lama milik kakaknya.

Dengan asumsi pembelian mencapai 80 persen, maka di satu sekolah bisa mendapatkan keuntungan Rp 20 juta lebih dari jas almamater.

Keuntungan ini belum terhitung dari atribut, ikat pinggang, dan jilbab untuk siswi Muslimah yang berjilbab.

Sedangkan harga Rp 130.000 untuk kaus olahraga dinilai sudah standar.

Di Tulungagung ada 11 SMA Negeri dan 8 SMK Negeri, sehingga diperkirakan keuntungan dari jualan kain seragam ini mencapai ratusan juta rupiah hingga lebih dari Rp 1 miliar.

Kain dikirim dari Dinas Pendidikan Jatim

Sejumlah guru pun mengungkapkan, fenomena paket kain seragam mahal ini sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Seluruh kain seragam dikirim dalam bentuk gelondongan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pendidikan pula yang mematok harga dasar, kemudian pihak sekolah bisa menaikkan harganya sendiri.

Baca juga: Apesnya Mahasiswa Rantau, Niat Ingin Healing Keliling Surabaya, Motornya Malah Dicuri Maling

Baca juga: Jadwal Barcelona Vs Juventus, Disiarkan Langsung di Trans7 Minggu 23 Juli Pukul 09.30 WIB

Baca juga: Juventus Jalani Tur pramusim Apa Adanya, Dua Pemain Penting Lini Tengah Tak Dibawa

Baca juga: Surat Cinta untuk Inter Milan dari Andre Onana, Jadi Internisti Cara Memahami Kehidupan

Kenaikan harga ini biasanya untuk ongkos potong kain.

“Sekolah masih dibebani memotong kain sesuai kebutuhan para siswa. Makanya ada perbedaan harga di setiap sekolah, karena biaya potongnya juga beda-beda,” ungkap seorang guru sebuah SMA, sebut saja Oki.

Masih menurut Oki, sebenarnya tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjual kain itu pada siswa baru.

Namun para kepala sekolah juga tidak mau dianggap tidak patuh jika kainnya sama sekali tidak laku.

Karena itu kepala sekolah yang biasanya berupaya agar kain kiriman dari Dinas Pendidikan Provinsi ini terbeli oleh siswa baru.

“Akhirnya muncul intimidasi, jika membeli di luar warna kainnya tidak sama,” ucap Oki.

Kain seragam yang pasti terbeli adalah seragam khas sekolah, batik dan almamater.

Hebatnya lagi, lanjut Oki, Dinas Pendidikan Provinsi melayani ketiga jenis kain seragam itu,  padahal di setiap sekolah warnanya berbeda-beda.

Hal ini menunjukkan jika Dinas Pendidikan memang bertujuan mencari keuntungan dari pengadaan seragam ini.

“Kalau benar Dinas membantu pengadaan seragam, harganya pasti dibuat sewajarnya. Bukan dipatok sampai dua kali lipat seperti saat ini,” ucap Oki.

Oki pun mengakui, pengadaan seragam dari Dinas Pendidikan Provinsi ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

Sekolah hanya diperalat untuk menyalurkan dan menjadi pihak penjual ke siswa baru.

“Menurut saya ini sudah jadi bisnis orang-orang Dinas sana. Kami yang di sekolah tidak bisa menolak,” keluhnya.

Ancaman posisi kepala sekolah dicopot

JG, salah satu mantan komite salah satu SMK Negeri di Tulungagung, mengakui praktik ini sudah lama.

Kepala sekolah tidak berani menolak kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi ini karena ingin mengamankan posisinya.

Sebab mereka yang dianggap tidak bisa mengamankan kebijakan ini, risikonya digeser dari posisi kepala sekolah.

“Kepala sekolah akhirnya yang repot. Kalau tidak nurut, risikonya kehilangan posisi,” ungkap JG.

Baca juga: Harga iPhone 13 Terbaru Juli 2023, Cek Spesifikasi Harganya Turun, Cek juga Harga iPhone 12

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Youth Climb The Barrier, Drakor Dibintangi Park Hyung Sik, Karya Lee Jong Jae

Baca juga: Jokowi Bantah Jodohkan Prabowo Subianto dengan Erick Thohir di Pilpres 2024 saat Kunker di Malang

Pihak kepala sekolah ada yang mengelak, pengadaan itu dilakukan oleh koperasi.

Alasan ini bisa dipatahkan dengan menanyakan sumber dana yang dipakai oleh koperasi.

Sebab kain untuk seragam ini jenisnya banyak dan butuh dana besar seandainya pengadaan dilakukan koperasi.

“Realitanya memang kain itu dikirim gelondongan dari provinsi. Tidak ada yang beli sendiri di Tulungagung,” ujar JG. (David Yohanes)