Raut Wajah 128 Siswa SD di Bangkalan Berubah Seusai Gedung Sekolah Ditutup Pemilik Lahan, Ada Trauma

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Hari kedua penutupan gedung SD Negeri 1 Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Selasa (19/9/2023) tak menyurutkan semangat belajar 128 siswa. Keceriaan masih tergambar jelas dari raut wajah-wajah polos mereka meski memanfaatkan halaman balai desa beratap terop dan gubuk mushola mulai Senin (18/9/2023).  

Upacara rutin setiap Senin berjalan seperti biasanya, hanya saja lokasinya bukan lagi di halaman sekolah. Beberapa hari sebelumnya, upaya mediasi yang melibatkan pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspicam Geger), kades baru, serta mantan kades. Namun ternyata hasilnya tidak berpihak kepada keberlangsungan pendidikan anak-anak desa setempat.

Pihak ahli waris, dalam hal ini mantan kades tetap pada pendiriannya yakni menggugurkan kesepakatan atas lahan yang dulu dihibahkan oleh orang tua mantan kades tersebut. Sehingga, lima ruang kelas dan satu ruang guru di gedung SD Negeri yang dibangun di awal tahun 2000 an itu terpaksa ditinggalkan.

Baca juga: Warga Mengeluh, Oknum Guru PPPK SDN di Sumenep ini Sering Bolos, ini Kata Kepala Sekolah

Baca juga: Bupati Pamekasan Launching Kampanye Sekolah Sehat, Strategi Dorong Siswa Cerdas

“Ada sisi trauma dari siswa dan tenaga pengajar, karena lokasi gedung sekolah satu pekarangan dengan rumah kades lama. Ada delapan guru termasuk saya, lima berstatus ASN dan tiga orang lainnya berstatus honorer,” ungkap Kepala SD Negeri 1 Lerpak kepada Tribun Madura.

Permasalahan itu berawal sekitar 10 hari yang lalu. Ketika kegiatan pengukuran ulang atas luas lahan sekolah dilakukan untuk penyelesaian proses penerbitan sertifikat. Tiba-tiba, mantan kades memanggil Joko Santoso dan memintanya untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar.

Joko berharap, permasalah SD Negeri 1 Lerpak itu secepatnya segera ada titik temu terbaik yang bukan hanya solusi jangka pendek melainkan jangka panjang. Sehingga kegiatan pembelajaran bisa lebih memihak kepada siswa, sebagaimana Kurikulum Merdeka Belajar.  

“Kami ingin lahan yang netral, bangunan yang representatif, dan jauh dari unsur politik. Siapapun kelak yang menjadi kades, bisa tetap menjamin sekolah sebagai tempat merdeka belajar, merdeka mengajar,” pungkasnya.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com