Bappeda Sumenep Angkat Bicara Soal Penyaluran Dana CSR di Wilayahnya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi angkat bicara soal penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di wilayahnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Sumenep, H. Masdawi dengan keras mempertanyakan aliran dana CSR sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumenep.

Bahkan, dinilai tidak adanya transparansi dalam mengelola dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD Sumenep Ini Pertanyakan Transparansi Aliran Dana CSR Perusahaan

"Tidak transparan kepada siapa, kalau melaporkan, mereka melaporkan," tegas Yayak Nurwahyudi pada TribunMadura.com, Rabu (22/11/2023).

Bahkan katanya, pihaknya mengantongi data laporan sejumlah perusahaan yang sudah menyalurkan dana CSR sebagai tanggung jawab dan kewajiban perusahaan.

Namun, saat ditanya berapa jumlah perusahaan, mulai dari BUMD, BUMN dan perusahaan swasta yang sudah menyalurkan dana CSR tersebut, Yayak mengaku harus membuka catatannya terlebih dulu.

"Masih harus buka kitab (catatan)," paparnya.

Yayak Nurwahyudi menegaskan, bahwa setiap perusahaan punya kewajiban sebagai tanggung jawab sosial atau CSR hanya di lingkungan dari perusahaan itu.

"Dalam konteks pemberdayaan, mereka (perusahaan) kan tanggung jawab sosial itu pada lingkungan."

"Tidak ada proses perencanaan yang mengharuskan kepada pemerintah, yang penting mereka melakukan proses itu dan benar-benar," paparnya.

Kalau pada pemerintah daerah lanjutnya, perusahaan-perusahaan itu hanya melaporkan saja.

Menurutnya, perusahaan di wilayah Sumenep yang paling tinggi penyaluran dana CSRnya, yakni Migas (minyak dan gas) sampai mencapai Rp 1,7 miliar.

"Kalau paling tinggi penyaluran CSR itu Migas, paling rendah Rp. 600 juta dan tinggi Rp 1,7 Miliar," paparnya.

Ikuti berita seputar Sumenep