Berita Terkini Surabaya

Eri Semprot Kepala Disbudporapar Buntut Harga Sewa GBT untuk PSSI: Persebaya Saja Ada Diskon

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengevaluasi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Hidayat Syah

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Taufiq Rochman
Tribun Jatim Network/Bobby Constantine Koloway
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat didampingi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Hidayat Syah beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengevaluasi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Hidayat Syah terkait dengan pengelolaan Gelora Bung Tomo (GBT).

Hal ini menindaklanjuti gaduhnya masalah bayar sewa GBT oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Permasalahan ini bermula dari informasi soal menunggaknya pembayaran sewa Stadion Gelora Bung Tomo yang digunakan untuk Piala AFF U-19 2024 lalu. Padahal, tenggat waktu yang diberikan hingga 23 Agustus.

Selain itu, PSSI melalui Anggota Exco Arya Sinulingga mengatakan sempat meminta keringanan harga melalui pemberian diskon.

Mencapai Rp6,4 miliar, harga sewa GBT dinilai mencapai 2 kali lipat jika dibandingkan dengan sewa Stadion Manahan di Solo.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi telah menegur Hidayat Syah.

Menurut Cak Eri, ada ketidaksesuaian harga sewa dengan skema awal yang dia sampaikan ke seluruh jajaran.

Wali Kota Eri menegaskan, Pemkot Surabaya tetap memberikan prioritas terhadap even olahraga yang membawa nama negara.

"Yang pasti saya punya visi, siapapun yang membawa nama baik Kota Surabaya terlebih Indonesia harus didukung secara penuh," kata Cak Eri di Surabaya, Jumat (16/8/2024).

Pihaknya pun menyayangkan hal tersebut.

"Saya tegur keras betul Kepala Dinas (Kadis) Disbudporapar untuk melalukan klarifikasi dan evaluasi," kata Wali Kota Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan bahwa sejak awal dirinya telah menginstruksikan kepada bawahannya untuk memberi keringanan biaya sewa bagi ajang yang membawa nama besar Indonesia.

Termasuk, pergelaran Piala AFF U-19.

"Terkait anggaran apapun yang membawa nama besar kota dan negara Indonesia, saya bahkan melibatkan jaksa pengacara negara agar ada (regulasi hukum) untuk keringanan pembayaran penyewaan venue."

"Karena pemberian keringanan itu sesuai dengan visi saya," paparnya.

Eri mengatakan, dinas tidak boleh hanya berorientasi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, juga memprioritaskan event-event yang membawa nama besar kota dan negara.

Sebab, bukan hanya mendukung prestasi atlet nasional, juga berdampak pada ekonomi di Surabaya.

“Orientasi dinas itu jangan semata-mata direct income PAD, tapi juga indirect income-nya seperti branding Surabaya yang punya GBT, dan dampak ekonomi ke masyarakat,” ujar Eri.

Tak hanya Timnas, klub kebanggaan Arek-arek Surabaya, Persebaya Surabaya juga turut mendapat "harga khusus" sewa stadion.

"Kalau untuk Persebaya saja ada diskon, apalagi untuk negara," ungkap Wali Kota Eri.

Karenanya, ia seringkali meminta kepada PSSI untuk menjadikan Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai salah satu kandang Timnas sekaligus venue ajang internasional.

Tujuannya, untuk memperkenalkan stadion kebanggan arek-arek Suroboyo ke kancah Internasional.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disbudporapar Surabaya, Hidayat Syah, meminta maaf kepada PSSI, pencinta sepak bola, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSSI untuk menyelesaikan masalah.

Hidayat mengakui dirinya mendapat teguran keras dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Sebab, sejak awal Eri Cahyadi berpesan untuk memberi keringanan biaya sewa bagi ajang yang membawa nama besar kota, apalagi nama besar negara seperti ajang Piala AFF.

Hidayat menuturkan, pihaknya belum mengecek surat tagihan tersebut untuk memastikan biaya penagihan telah  mendapatkan pengurangan.

“Kami akui bahwa kami salah. Belum sempat dicek, surat tersebut sudah terkirim ke PSSI hingga akhirnya menjadi polemik,” tutur Hidayat.

“Padahal sejak awal Pak Wali Kota meminta ada keringanan sewa untuk ajang yang membawa nama baik Surabaya."

"Jadi dinas tidak boleh berpikir semata-mata soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika ada ajang yang membawa nama kota Surabaya."

"Seperti Persebaya kan ada diskon. Kesalahan kami adalah tidak mengecek surat permohonan pembayaran tersebut apakah sudah dikenakan diskon atau belum,” jelas Hidayat.

Ikuti berita seputar Surabaya

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved