Bawaslu Mendadak Kumpulkan Semua Stakeholder, Bangkalan Tertinggi Urusan Hoaks di Media Sosial

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Pada masa tahapan kampanye Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) Kabupaten Bangkalan menghadirkan sejumlah instansi di lingkungan pemkab setempat, KPU, pihak kepolisian, seluruh tim pemenangan pasangan calon (paslon) di sebuah kafe di Jalan HOS Cokroaminoto, Jumat (4/10/2024).

Kegiatan urun rembuk yang dikemas dalam Pengawasan Siber dan Isu-isu Negatif pada Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 itu tak lepas dari Indeks Kerawanan Pemilihan khususnya di tahapan kampanye yang diterbitkan Bawaslu RI di awal masa tahapan kampanye.

“Alhasil ada 10 kabupaten di Indonesia yang benar-benar diantisipasi pada tahapan kampanye."

"Dan ironisnya, dari 10 kabupaten itu ada nama Bangkalan. Di Jawa Timur ada dua, Kabupaten Malang dan Bangkalan."

"Mohon maaf Pak Asisten (Pemerintahan), undangannya mendadak,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh.

Selain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi, turut bergegas hadir Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan, Moh Hasan Faisol, Kanit I Sat Intelkam Polres Bangkalan, Ipda Rizki Pratama N, serta Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Bangkalan, Bahiruddin.

Mustain menjelaskan, awal pekan kemarin pihaknya dalam sebuah kesepakatan bersama Bawaslu Provinsi Jatim mendapatkan penjelasan dari pihak Humas Polda Jatim berkaitan Bangkalan berada di tingkat pertama urusan media sosial (medsos).

“Ironisnya, di medsos itu bukan urusan yang baik-baik, grafik pergerakan akun-akun anonim yang mengadu domba, menggunakan isu-isu berbau SARA, cenderung hoaks dan beritanya bohong tidak bisa dipertanggung jawabkan."

"Tertinggi ternyata di Jawa Timur adalah di Kabupaten Bangkalan,” jelas Mustain.  

Bawaslu Bangkalan bersama panwascam, lanjutnya, selain melakukan pengawasan tahapan kampanye secara konvensional di lapangan juga melakukan pengawasan di dunia maya.

Seluruh platform medsos mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, hingga Facebook tak luput dari pengawasan bawaslu dalam setiap harinya.

“Paling banyak adalah TikTok. Terus terang kami hanya bisa mendata dan mengumpulkan akun-akun anonim yang cenderung ke arah pelanggaran untuk disetor ke Bawaslu RI."

"Karena kami tidak punya kewenangan men-take down akun-akun itu, teman-teman kepolisian dan kominfo yang bisa,” papar Mustain.  

Sementara Kanit I Sat Intelkam Polres Bangkalan, Ipda Rizki Pratama N dalam paparannya mengklasifikasikan hoaks dalam Pemilu 2024 menjadi 4 bagian.

Pertama, informasi dibuat dalam bentuk berita yang dimuat dalam portal atau web yang tidak kredibel.

Kedua, informasi disebarkan melalui platform medsos dan sebagian disebarkan oleh akun medsos anonim yang diindikasikan sebagai pendengung alias buzzer.

Ketiga, informasi dibuat dan disebarkan dalam bentuk selebaran atau tabloid.

Keempat, informasi dibuat dalam bentuk hasil survei atau hasil perhitungan cepat oleh lembaga tertentu.

“Sekarang kita tinggal buka WhatsApp dan sebar luaskan, paling gampang dan efektif karena informasi hoaks bisa cepat beredar,” ungkap Rizki.

Pada saat ini, lanjutnya, juga terjadi peningkatan berita-berita hoaks untuk menurunkan elektabilitas pasangan calon tertentu, berita-berita tidak bisa dipertanggung jawabkan yang didapat di medsos seperti TikTok dan Instagram.

“Tetapi di Bangkalan paling banter di TikTok nya, kemudian disebarkan melalui WhatsApp apalagi dibikin status,” pungkas Rizki

Sementara Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Moh Hasan Faisol menyatakan, pihaknya mempunyai ruang cyber untuk melakukan pengawasan isu-isu negatif di dunia maya sebagai upaya mengurangi penyebaran informasi hoaks.

“Jadi sebelum Bapak/Ibu sekalian memutuskan bahwa berita ini hoaks apa tidak, kami mempunyai cyber, kita bisa kaji bersama,” ungkap Faisol.

Di masa kampanye pilkada seperti saat ini, lanjutnya, pentingnya masyarakat untuk memilih dan menyaring berita berdasarkan informasi yang benar, valid, dan bisa dipertanggung jawabkan.

Dengan harapan, masyarakat bisa memilih siapa yang paling terbaik di antara pasangan calon yang ada.

“Hoaks itu apa?, informasi palsu yang menyesatkan, disampaikan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengelabui seseorang atau orang banyak."

"Dalam konteks pemilu, informasi ataupun berita hoaks digunakan untuk memanipulasi persepsi, penggiringan opini atau framing paslon tertentu,” jelasnya.   

Karena itu, Faisol meminta masyarakat dalam menentukan pilihan harus didasarkan pada informasi yang valid, bukan berdasarkan berita ataupun informasi yang sifatnya tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Berita hoaks dapat merusak proses demokrasi, mempengaruhi masyarakat. Akhirnya pemilih menentukan pilihan tidak sesuai harapan."

"Nah sebelum menentukan pilihan calon, tentunya harus mempunyai informasi-informasi yang benar, mendapat gambaran yang jelas melalui tim sukses misalnya, mengetahui jejak rekam dan pengalaman serta riwayat pekerjaan paslon,” pungkas Faisol.

Ikuti berita seputar Bangkalan