Bakesbangpol Jatim Ikut Perangi Narkoba dan Premanisme, Warga Madura Dibekali Wawasan P4GN

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika dan Anti Premanisme di wilayah Bakorwil IV Pamekasan, Madura, Kamis (10/7/2025).

Sosialisasi P4GN ini digelar sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus menekan praktik premanisme yang meresahkan.

Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, dihadiri berbagai unsur masyarakat serta tenaga pendidik se-Madura.

Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, melalui Agus Imantoro Kabid Eksosbud, Agama dan Ormas Bakesbangpol Jatim menyampaikan terima kasih kepada Kepala Bakorwil IV Pamekasan atas dukungan dan fasilitasi kegiatan, serta apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir.

Menurut Agus, saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai ancaman serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, mulai dari intoleransi, ekstremisme, radikalisme, terorisme, hingga penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 10 wilayah rawan peredaran narkotika yang berimbas pula pada Provinsi Jawa Timur.

“Di Jawa Timur, tercatat ada 25 desa dalam kategori bahaya narkoba, dan 944 desa kategori waspada. Karena itu, pengawasan ekstra dari seluruh komponen masyarakat mutlak diperlukan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jatim melalui Bakesbangpol Jatim akan melaksanakan enam kali sosialisasi P4GN di lima wilayah kerja Bakorwil se-Jawa Timur. 

Tak hanya narkoba, masalah premanisme juga menjadi sorotan. 

Banyaknya organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi kegiatan premanisme dinilai mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi di daerah.

Guna mengatasi hal ini, Bakesbangpol Jatim telah menyusun draf SK Gubernur Jatim tentang pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menkopolhukam Nomor 61 Tahun 2025.

“Kami juga melibatkan ormas-ormas dengan rekam jejak positif sebagai teladan bagi yang lain,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar bazar UMKM oleh kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai upaya mendorong transformasi sosial-ekonomi melalui kewirausahaan dan hilirisasi industri. 

Agus menilai langkah ini selaras dengan misi pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi berbasis rakyat.