Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian
TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Petani Tembakau melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin (10/8/2020).
Mereka, menuntut DPRD Kabupaten Pamekasan dan Pemkab Pamekasan agar memberikan pembelaan yang nyata terhadap nasib petani tembakau.
Korlap Unjuk Rasa, Nur Faisal mengatakan, tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pamekasan dan Madura.
• BREAKING NEWS - Status Tanggap Darurat Covid-19 Bangkalan Madura Diperpanjang hingga 10 Oktober 2020
• Polres Kediri Ungkap Peredaran 132 Ribu Butir Pil Dobel L, Dikendalikan Napi Lapas Pati Jawa Tengah
• Operasi Sikat Semeru 2020, Polres Sumenep Ungkap Kasus Curat, Curas, Curanmor dan Sajam
Seharusnya, kata dia, setiap musim panen tembakau tiba, hasilnya dapat memberikan dampak ekonomi tinggi terhadap kesejahteraan bagi para petani tembakau dan masyarakat.
Akan tetapi pada kenyataannya, diungkapkan Nur Faisal, para petani tembakau, saat ini posisinya tidak lebih sebagai sapi perahan para pengusaha pemodal yang bergerak di usaha tembakau dan industri rokok.
Mestinya, menurut dia, petani tembakau sebagai penyedia bahan baku industri rokok, baik pabrikan besar dan kecil, keberadaannya harus diistimewakan, yakni dari segi pembelian harga.
Namun, fakta yang terjadi saat ini, kata dia, para petani tembakau di Pamekasan seperti tamu di rumahnya sendiri yang selalu merasakan nasib pahit berkenaan dengan harga tembakau yang selalu murah dalam setiap tahunnya.
"Pemerintah mendapatkan suplai pajak dari industri rokok sangat fantastis angkanya, setiap tahun anggarannya yakni hampir Rp 200 triliun rupiah," kata Nur Faisal di depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan.
Pria yang menjabat sebagai ketua DPD KNPI Pamekasan ini, juga menjelaskan, Pemkab Pamekasan mendapatkan anggaran dana bagi hasil cukai (DBHCT) dari APBN setiap tahunnya hampir Rp 50 miliar rupiah.
Menurut dia, sampai detik ini, DBHCT itu juga tidak jelas peruntukannya bagi para petani tembakau di Pamekasan.
"Para petani tembakau di Pamekasan ibarat orang asing di daerahnya sendiri dalam hal peruntukan dana bagi hasil cukai (DBHCT)," keluhnya.
Pria yang akrab disapa Faisal ini juga menyayangkan, perihal produk regulasi atau aturan yang dibuat oleh Pemkab Pamekasan yang sampai saat ini masih belum memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan para petani tembakau di Pamekasan.
Selama ini, kata dia, yang dirasakan para petani tembakau di Pamekasan hanya janji manis tanpa kepastian yang dibarengi dengan bukti nyata mengenai peningkatan kualitas kesejahteraan bagi para petani tembakau.
Mengacu dari sejumlah permasalahan itu, Faisal meminta kepada Pemkab Pamekasan, khususnya legislatif, ekskutif dan yudikatif agar benar-benar bergandengan tangan menyatukan visi dan misi, serta kekuatan untuk memberikan pembelaan yang nyata terhadap petani tembakau dengan melahirkan aturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap petani tembakau.
• Pembunuhan Sadis Warga Pulau Kangean, Pelaku Tusuk Tubuh Korban, Berlatar Kisah Dendam karena Santet
"Kedepan kami berharap tidak boleh ada lagi harga tembakau murah milik rakyat di Pamekasan," pintanya.
Sekira dua jam lebih sejumlah massa itu bergantian berorasi di depan Kantor DPRD Pamekasan, hingga akhirnya tuntutan mereka ditanggapi oleh Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e.
Ia mengaku bahagia dan bangga terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran yang telah peduli terhadap nasib para petani tembakau.
Kata dia, perihal harga beli tembakau ini, sudah menjadi persoalan tahunan setiap memasuki musim panen tembakau, yang sampai saat ini masih belum selesai juga.
Raja'e mengaku sudah berkali-kali melakukan forum kajian bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kredit Usaha Tani (KUT) dan seluruh elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan tata niaga tembakau di Pamekasan.
Forum kajian terakhir yang membahas persoalan tata niaga tembakau ini saat Pemkab Pamekasan kata dia menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Bumi Surabaya.
Hasil dari FGD itu, memberikan pandangan yang luas bagi Pemkab Pamekasan untuk mengambil beberapa langkah strategis berkaitan dengan pemutusan harga tembakau di Pamekasan.
"Perjuangan teman-teman semua di Pamekasan sudah luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani tembakau agar lebih sejahtera, dan kami mengapresiasi itu," kata Raja'e dihadapan puluhan demonstran.
Raja'e juga menceritakan, selepas dirinya dan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam usai melakukan FGD di Hotel Bumi Surabaya, pihaknya langsung bertamu ke Kantor Gubernur Jatim untuk membahas persoalan tata niaga tembakau di Madura, khususnya di Pamekasan yang tak kunjung usai.
• Pemkot Surabaya Larang Warga Gelar Malam Tirakatan 17 Agustus dan Lomba HUT RI ke-75
• Warga Winongo Kota Madiun Positif Covid-19 Sepulang dari Semarang, Sempat Keluhkan Demam dan Batuk
• Bupati Malang Dangdutan di Tengah Pandemi yang Berujung Kritikan: Yang Penting Covid-19 Menurun
Ia mengaku, sudah melaporkan semua persoalan tata niaga tembakau ke Gubernur Jatim yang setiap tahunnya selalu terjadi di Pamekasan yang selalu berkutat mengenai harga tembakau yang dikeluhkan selalu murah.
Raja'e, berharap agar Gubernur Jatim bisa membantu Pemkab Pamekasan dalam mengatasi persoalan harga tembakau ini.
Sebisa mungkin, kata dia, menengah tata niaga tembakau di Madura, khususnya di Pamekasan ini dapat diatur melalui Peraturan Gubernur.