Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, MOJOKERTO - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa gowes bareng Kampanye Jatim Bermasker sekaligus meninjau UMKM untuk pemulihan ekonomi selama pandemi virus corona atau Covid-19.
Rombongan goweser berangkat dari Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto melaju santai melewati jalan protokol menuju Alun-alun, Minggu pagi (30/8/2020).
Kegiatan ini juga membagikan masker untuk masyarakat dan sekaligus sosialisasi terkait penyebaran Virus Corona melalui 10 orang penyintas Covid-19 yang pernah dinyatakan positif virus corona.
• Toko Elektronik di Jalan Kranggan Terbakar, Saksi Sebut Asap Sempat Masuk di Lantai II Pasar Blauran
• Si Jago Merah Lalap Toko Elektronik di Surabaya, Tewaskan Lima Orang, Ini Penuturan Saksi di Lokasi
• Gubernur Khofifah akan Evaluasi Uji Coba Sekolah Tatap Muka Seusai Dua Pekan Bersama Tiga Menteri
Perjalanan gowes dilanjutkan menuju Pasar Tanjung Anyar di Jalan Residen Pamuji, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.
Di sana penyintas Covid-19 juga mensosialisikan pada masyarakat tentang pentingnya menerapkan kebiasaan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, jaga jarak aman untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Kemudian, rombongan Wali Kota dan Gubernur Jatim bertolak dari Pasar Tanjung Anyar dalam perjalanan mereka singgah di kawasan hutan kota yang dilanjutkan meninjau Rumah Organik (Ketahanan Pangan) dan tempat pelatihan sekaligus UMKM di Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya melihat ada upaya yang dilakukan secara simultan dan konsisten seiring protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto.
"Kita melihat ada upaya yang harus disendirikan antara pelaksanaan protokol kesehatan dan upaya untuk sektor ekonomi maka pelaku UMKM oleh bu Wali Kota Mojokerto diajak untuk hadir disini," ungkapnya, Minggu (30/8).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan kunjungan dari Pemprov Jatim dipimpin oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dikemas dalam bentuk gowes. Namun, tujuannya adalah implementasi dari INPRES Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
"Implementasi INPRES Nomor 6 yaitu Gerakan Jatim Bermasker yang sudah di Launching secara serentak oleh
Ibu Gubernur dan ingin memastikan lewat peninjauan terkait penerapannya di Kota Mojokerto," ujarnya.
• Toyota Calya Tersambar KA Matarmaja di Kota Blitar, Lima Penumpang Antar Saudara ke Terminal Patria
• Dua Pekan Jadi Pelatih Persik Kediri, Budi Sudarsono Ingin Tularkan Ilmu Transisi Pola Penyerangan
• Lima Orang Tewas Dalam Insiden Kebakaran Toko Elektronik di Jalan Kranggan Kawasan Pasar Blauran
Kampanye Gerakan Jatim Bermasker, tutur Ning Ita, selama ini di Kota Mojokerto oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan cukup masif dari gabungan gugus, bersama Instansi dan warga yang juga melibatkan kampung tangguh untu sosialisasi pada masyarakat.
"Intinya yang ingin dicapai adalah kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan sudah menjadi kebutuhan selama Pandemi," ucap dia.
Menurut dia, kegiatan gowes meninjau di beberapa titik keramaian seperti Alun-alun yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah untuk rekreasi dan olahraga pagi. Kemudian, di Pasar Tanjung tempat bertemu masyarakat, pedagang dan pembeli dari berbagai daerah.
Lebih lanjut, kata Ning Ita, pihaknya juga sempat berkeliling singgah di hutan kota dan beberapa titik termasuk meninjau kegiatan ketahanan pangan di lapangan Surodinawan khususnya Work Shop (Tempat Pelatihan Pembuatan Sepatu
di gedung Row Material, Kecamatan Prajuritkulon.
"Intinya dari Pemprov Jatim mengajak penguatan pemerintah daerah dalam rangka mengedukasi masyarakat u ntuk penerapan bermasker dan kesadaran pentingnya protokol kesehatan agar lebih masif," bebernya.
Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lanjut Ning Ita, pihaknya juga menyampaikan bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 adalah penanganan dampak ekonomi.