TKD Dipangkas Rp98,7 Miliar, Program UHC 2026 di Sampang Tertekan Anggaran

Ringkasan Berita:

• DPRD Sampang akan menggelar paripurna RAPBD dan Propemperda 2026 pada 28 November, namun Pemkab Sampang sedang menghadapi kekurangan anggaran serius, terutama untuk program prioritas.
• Dana UHC 2026 baru tersedia Rp44 miliar, padahal kebutuhan mencapai Rp54–56 miliar. Kekurangan ini dipicu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp98,7 miliar dan hilangnya DAU Infrastruktur serta DAK Fisik.
• DPRD dan Bupati Sampang menegaskan UHC harus tetap berjalan.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG – Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang akan menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 serta Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 pada 28 November 2025.

Namun di balik agenda resmi tahunan tersebut, Pemkab Sampang tengah menghadapi persoalan serius.

Sejumlah program pembangunan, termasuk program prioritas Universal Health Coverage (UHC), terancam tidak berjalan maksimal akibat kekurangan anggaran lebih dari Rp10 miliar.

Kepala Bappelitbangda Sampang, Umi Hanik Laila, mengakui bahwa alokasi dana UHC untuk tahun 2026 jauh dari kebutuhan ideal.

"Dana UHC tahun 2026 baru tersedia sekitar Rp44 miliar, sementara kebutuhan mencapai Rp54–56 miliar. Artinya masih kurang lebih dari Rp10 miliar," ujarnya, Senin (24/11/2025).

Baca juga: Masyarakat Sumenep Bisa Berobat Gratis, Cukup Pakai KTP, Achmad Fauzi: Program UHC Masih Prioritas

Hanik menjelaskan, kekurangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.

Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan Pemkab menanggung pembiayaan berbagai program prioritas.

"Terdapat penurunan drastis TKD hingga Rp98,7 miliar. Ini tantangan besar bagi daerah untuk mempertahankan layanan dasar, termasuk pembiayaan premi UHC," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkab Sampang dipaksa melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran di berbagai sektor guna menutup kekurangan tersebut.

Respon DPRD Sampang

Terpisah, Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menegaskan pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan seluruh sektor pembangunan, terutama program prioritas seperti UHC.

Ia membenarkan bahwa penyebab utama masalah anggaran adalah kebijakan pemangkasan TKD dari pemerintah pusat.

"Selain penurunan dana transfer, Sampang juga tidak menerima DAU Infrastruktur dan DAK Fisik. Ini sangat membatasi kemampuan fiskal daerah untuk menutupi beban layanan kesehatan yang sejak sebelumnya saja sudah cukup berat," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, memastikan bahwa program UHC sebagai bentuk jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat tetap aman dan akan terus berjalan.

“Meskipun ada pemangkasan besar, Program UHC tetap aman dan akan berlanjut selama saya memimpin Kabupaten Sampang,” tegasnya di Pendopo Trunojoyo.

Ia menegaskan Pemkab akan melakukan penyesuaian anggaran, termasuk relokasi ulang sejumlah pos, agar kebutuhan UHC terpenuhi sebelum RAPBD 2026 ditetapkan dalam Paripurna.

"Apapun caranya, dana UHC 2026 wajib terpenuhi," pungkasnya.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com