Serapan Anggaran di Sidoarjo Rendah, Uang Rakyat yang Jadi Silpa & Tak Terpakai Tembus Rp 1 Triliun

TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO - Serapan anggaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo masih rendah. Beberapa hari menjelang tutup tahun, anggaran dari APBD 2018 baru terserap sekitar 70 persen.

Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebut, serapan anggaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berkisar 80 persen hingga 90 persen.

Bahkan ada OPD yang serapannya malah baru sekitar 57 persen. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang serapan anggarannya di angka 57,33 persen, serta Dinas Pangan dan Pertanian baru mencapai 58,06 persen.

Dari sekian banyak OPD, capaian paling bagus adalah Kecamatan Wonoayu. Anggaran yang sudah terserap di sana mencapai 98,60 persen. Kemudian disusul Kecamatan Buduran yang mencapai 96,85 persen.

• Modus Ubah Daun Jadi Uang Puluhan Juta, Dukun Palsu Asal Probolinggo Akhirnya Kena Batunya

Sekda Sidoarjo Achmad Zaini, Jumat (28/12/2018) mengatakan, capaian serapan anggaran itu masih bersifat sementara.

"Memang serapan baru 70 persen. Tapi sejumlah proyek masih berjalan, dan kami yakin nanti akhir tahun pasti meningkat," katanya.

Pihaknya telah melakukan sejumlah cara untuk memaksimalkan serapan anggaran. Termasuk memacu semua OPD agar menuntaskan semua program dan proyeknya di sisa masa anggaran yang ada.

Rendahnya serapan anggaran bakal berdampak lurus terhadap jumlah Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) alias jumlah anggaran yang tidak terpakai. Semakin rendah serapan, maka semakin tinggi Silpa. Dengan capaian 70 persen, sementara terhitung Silpa dari APBD 2018 mencapai sekitar Rp 1 triliun.

• Demi Knalpot Brong saat Perayaan Tahun Baru, Satlantas Polres Bangkalan Sisir Bengkel Jelang Tutup

Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan serapan anggaran. Sebab, target Silpa yang telah ditetapkan berada di angka Rp 600 miliar.

Beberapa tahun terakhir, angka Silpa di Sidoarjo terus meningkat. Tahun 2015 Silpanya mencapai Rp 574 miliar, kemudian 2016 naik jadi Rp 584 miliar, dan tahun 2017 anggaran yang tidak terserap melonjak jadi Rp 864 miliar.

Menurut Zaini, pihaknya sudah melakukan sejumlah hal untuk menurunkan silpa. Tahun ini, seluruh program pembangunan harus direncanakan di akhir tahun. Sehingga di awal tahun sudah berjalan.

"Pemkab juga memberikan Tunjangan kinerja. Tujuanya untuk meningkatkan kinerja semua OPD, sehingga anggaran bisa terserap maksimal," tandas Achmad Zaini.

• Imigrasi Kelas I Malang Deportasi 13 WNA, Dua Diantaranya Resahkan Warga dan Tindakannya Sensitif

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto menilai bahwa Pemkab harusnya bisa lebih maksimal dalam penyerapan anggaran.

"Ya kalau sudah akhir tahun seperti ini, meskipun dikebut seperti apa saya yakin tidak bisa semua terserap. Paling-paling hanya bisa menambah serapan beberapa persen saja," katanya.

Demikian halnya dikatakan Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sudjalil. Dirinya menyebut, tingginya silpa membuktikan anggaran pembangunan tidak terserap.