Januari - Februari 2019 Sebanyak 186 Wanita di Sampang Jadi Janda, KDRT Hingga Ekonomi Jadi Faktor

Angka Perceraian di Jatim Masih Tinggi

Tingginya angka perceraian dan pernikahan tinggi menjadi salah satu masalah di Jawa Timur yang ingin ditangani oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ini lantaran berdasarkan data yang ada angka perceraian di Jatim mencapai sekitar 121 ribu, dan penyebab tertingginya antara lain karena ketidakharmonisan dan ekonomi.

Untuk itu, Khofifah Indar Parawansa koordinasi antar instansi, ormas serta lembaga perguruan tinggi untuk menurunkan angka perceraian dan nikah usia dini di wilayah Jatim.

• Meski Bawa PSS Sleman Promosi ke Liga 1, Cristian Gonzales Pilih Hengkang ke Bogor FC Karena Gaji

• Kecelakaan Maut Mobil MPV Tabrak Dump Truck, 6 Nyawa Melayang, Dua di Antaranya Anak Kecil

"Saya ingin ini menjadi starting point kita untuk mengintervensi semaksimal mungkin untuk menurunkan angka perceraian dan nikah usia dini di Jatim," ungkap Khofifah, Rabu (6/5/2019).

Menurutnya upaya ini penting karena dengan makin tingginya perceraian semakin banyak berpengaruh pada kualitas hidup keluarga terutama anak- anak yang membutuhkan perlindungan dan tumbuh kembang dengan baik.

Salah satu caranya yakni dengan memperkuat pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan mengikuti suscatin, muda-mudi atau pasangan calon pengantin akan dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan ketrampilan tentang dinamika kehidupan berumah tangga.

"Masalah ini merupakan tanggung jawab kita semua, maka yang harus diperkuat adalah di sisi preventif dan promotif," tegasnya.

• Legenda Timnas Perancis Imbau Griezmann Pindah ke Barcelona, Daripada Menderita di Atletico Madrid

• Viral di Instagram (IG) Arogansi Turis Asing Terobos ke Kawah Gunung Bromo yang Sedang Erupsi

Selain itu, Khofifah ingin membuat focus group discussion (FGD) terkait masalah ini terutama di Kabupaten Malang yang angka perceraiaan dan nikah usia dininya masih tinggi.

Sinergitas sangat dibutuhkan mulai dari Pemprov, Kemenag, Pengadilan Tinggi Agama serta pemda setempat untuk fokus menyelesaikan masalah ini.

"Saya ingin betul kita serius menangani hal ini, dan yang terlibat passion nya harus disitu. Jika kita sukses memberikan intervensi pada suatu daerah maka akan bisa jadi role model," urai Khofifah yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN.

Ditambahkan, pihaknya juga akan menyisir pelaksanaan istbat nikah untuk kepentingan pencatatan pernikahan serta melindungi hak-hak anak. Menurutnya, salah satu penyebab kemiskinan akut yang terjadi di pedesaan yakni karena belum adanya legalitas keluarga.

"Ketika sebuah keluarga miskin tidak memiliki legalitas, maka mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas dari negara seperti KIP atau KIS," terang Gubernur Khofifah.

• Berlarut-Larut, Pelecehan Seksual Terhadap Relawan Prabowo-Sandi Dilimpahkan ke Polres Tanjung Perak

• Ternyata, ini Besaran Honor KPPS Pemilu 2019, dari Rp 400 Ribu Hingga Rp 550 Ribu

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya H. Bahrussam Yunus menyambut baik tawaran baik Gubernur Jatim, dan pihaknya akan siap untuk fokus mengurangi angka perceraian di Jatim.