Breaking News:

Pemilu 2019

Parpol di Pamekasan Sorot Tajam & Blejeti Kinerja KPU dan Bawaslu Dalam Evaluasi Hasil Pemilu 2019

Partai Politik di Pamekasan Sorot Tajam dan Blejeti Kinerja KPU serta Bawaslu Dalam Evaluasi Hasil Pemilu 2019.

Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA/MUCHSIN RASJID
Rapat evaluasi hasil Pemilu 2019 di Pamekasan Madura, Kamis (31/7/2019). 

Partai Politik di Pamekasan Sorot Tajam dan Blejeti Kinerja KPU serta Bawaslu Dalam Evaluasi Hasil Pemilu 2019

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Partai politik peserta pemilu di Kabupaten Pamekasan menyorot tajam kinerja penyelenggara Pemilu 2019. Baik KPU, Bawaslu maupun Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya mulai masa kampanye hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Sorotan tajam tersebut muncul, karena dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, selaku penyelengara, pengawas dan aparat penegak aturan pelaksanaan pemilu, dinilai masih tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Terutama dalam penertiban alat praga kampanye (APK) milik sejumlah parpol dan caleg.

Sorotan ini terungkap dalam Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum 2019, yang digelar KPU Pamekasan, di sebuah hotel di Pamekasan, yang dihadiri Bawaslu, perwakilan Polres Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan, Satpol PP, perwakilan parpol dan mahasiswa, Rabu (31/7/2019).

Seperti yang dilontarkan Heru Budi Prayitno, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan.

Caleg DPRD Pamekasan Dapil Il ini mengeluhkan sempitnya zonasi lokasi pemasangan APK.

Menurut Heru, ia bingung dan tidak habis mengerti dengan zonasi APK di Pamekasan, karena hampir seluruh kawasan di Pamekasan ini dilarang di pasang APK. Tidak hanya di area yang ramai lalu lalang warga, tapi di tempat yang sepi juga dilarang.

“Bukan hanya di depan pasar pemasangan APK di Pamekasan ini dilarang. Tapi daerah pekuburan yang sepi dari lalu lalang masyarakat juga dilarang. Kami pernah memasang APK di dekat kuburan yang sepi, juga ditertibkan. Lantas APK kami mau dipasang di mana yang aman dan tidak melanggar,” kata Heru, yang sudah dua kali jadi Caleg gagal ini.

Kemudian Heru juga mempersoalkan APK milik seorang caleg yang mencolok dengan ukuran besar dipasang di jalan protokol dan sudah jelas merupakan daerah terlarang.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved