Tuntut Kinerja KPK Profesional, Massa PMII Pamekasan Gelar Unjuk Rasa di Depan DPRD Pamekasan

Ratusan massa PMII Pamekasan menggelar unjuk rasa di DPRD Pamekasan menuntut kinerja profesional KPK

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sekitar 400 massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan menggelar unjuk rasa di DPRD Pamekasan, Jumat (20/9/2019).

Mereka datang untuk mengritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tebang pilih dalam menangani berbagai kasus korupsi.

Dengan membentangkan sejumlah poster, pengunjuk rasa bergerak dari area monumen Arek Lancor ke gedung DPRD Pamekasan yang berjarak sekitar 1,5 KM.

• PMII Sumenep Geruduk Kantor DPRD Sumenep, Tuntut KPK Lebih Profesional Tindak Kasus Korupsi

Di sepanjang perjalanan, beberapa aktivis naik ke atas mobil menggunakan sounndistem, melontarkan kritik terhadap KPK yang dinilai sudah tidak berkerja dengan sebenarnya dan tidak profesional dalam menangani perkara korupsi.

“Mana keadilan KPK. Sekarang KPK sudah tidak proporsional dan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi," ujar Anggi, aktivis perempuan dengan lantang.

"Dengan gampang KPK menuduh dan mendakwa orang lain tanpa bukti yang konkret," ucap dia.

"Kini KPK sudah tidak becus, dalam menangani perkara. Kami minta Dewan Pamekasan, menyampaikan aspirasi kami ke Jakarta,” tambahnya.

Ketika hendak masuk ke halaman kantor DPRD Pamekasan, mereka terhenti di depan pagar.

• BPBD Pastikan Tak Ada Kerusakan dan Korban Jiwa Akibat Gempa di Perairan Laut Tuban Kamis Siang

• Fakta-Fakta Gempa di Perairan Laut Tuban Kamis Siang, dari Skala Besar hingga Tak Berpotensi Tsunami

Sebab, puluhan aparat Polres Pamekasan sudah siaga dan melakukan pagar betis, sehingga mereka hanya berorasi di depan pintu pagar.

Ketua PMII Cabang Pamekasan, Lian Fawahan menilai, terjadi tumpang tindih di dalam tubuh KPK dalam menangani kasus korupsi.

“Kami, PMII Pamekasan ingin menyuarakan kebenaran yang selama ini menjadi tanda tanya besar oleh bangsa ini," tegas Lian Fawahan.

"Komitmen PMMI mendukung sepenuhnya langkah KPK untuk mengusut kasus korupsi, tapi jangan menjadi kepentingan politik suatu golongan,” kata dia.

Karena itu, pihaknya menuntut KPK menuntaskan sejumlah kasus besar yang selama ini mangkrak.

• Diduga Tewas 4 Hari Lalu di Lahan Kosong, Wanita dan Bayi Ditemukan Membusuk dan Bau Menyengat

• BREAKING NEWS: Penemuan Mayat Wanita dan Bayi di Lahan Kosong Sidoarjo, Keluarkan Bau Busuk

Ia mendukung adanya lembaga pengawas KPK yang akan mengawasi kinerja KPK agar tidak menjadi bola liar yang mudah dimanfaatkan pihak tertentu.

Berselang tidak berapa lama, sejumlah anggota DPRD Pamekasan keluar menemui pengunjuk rasa.

“Jangan disangsikan lagi. Kami adalah PMII dan besar di PMII. Semua aspirasi sahabat-sahabat ini akan kami bawa ke forum paripurna di DPRD Pamekasan," kata Anwari Kholil, anggota DPRD Pamekasan fraksi PKS.

"Kemudian akan kami sampaikan ke Jakarta. Persoalan kemampuan kami di daerah, kami hanya menyampaikan. Keputusannya di Jakarta,” pungkas Anwari Kholil.(sin)

• Perempuan yang Melakukan Aborsi Berpotensi Dihukum Penjara Lebih Lama Dibanding Koruptor, Benarkah?

• Pemilik Terancam Denda Jika Ternak Peliharaannya Berkeliaran di Kebun Tetangga, Diatur dalam RKUHP