HMI Cabang Pamekasan Ajukan Surat Kesepakatan Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ke Ketua DPRD

Sempat terjadi perdebatan permintaan persetujuan kesepakatan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sempat terjadi perdebatan permintaan persetujuan kesepakatan penolakan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan kepada Ketua DPRD Pamekasan.

Perdebatan itu terjadi saat ratusan mahasiswa HMI Cabang Pamekasan menggeruduk DPRD Pamekasan, Senin (25/11/2019).

Dalam surat yang mereka ajukan berisi persetujuan bahwa DPRD Pamekasan sepakat dengan mahasiswa HMI Cabang Pamekasan menolak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

• Pidato Nadiem Makarim Viral, Pengamat Sebut Bahasan Pendidikan yang Tak Disukai Kini Berubah

• Baru Tiba di Stasiun, Gadis Muda Dapat Telepon Driver Ojek Online, Kejadian Tak Terduga Dialaminya

• BREAKING NEWS - Ratusan Mahasiswa Pamekasan Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Kepung Kantor DPRD

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman mengatakan, karena permintaan dari mahasiswa HMI Cabang Pamekasan itu menyangkut kelembagaan, maka pihaknya tidak serta merta akan langsung menyepakati dan menandatangani.

Fathor Rohman menegaskan, akan melakukan rembuk bersama terlebih dahulu bersama ketua fraksi.

"Kalau saya menandatangani sendiri, ini sangat berbahaya bagi saya, kalau saya pribadi itu sangat setuju untuk menolak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan," katanya kepada TribunMadura.com, Senin (25/11/2019).

"Karena ini menyangkut nama kelembagaan, maka kami harus kumpul dulu dengan ketua-ketua fraksi untuk berdiskusi bersama apakah sepakat semua fraksi itu juga menolak terkait permintaan mahasiswa HMI Pamekasan ini," sambung dia.

• Tips Pilih Sepatu yang Nyaman Dipakai Agar Terhindar dari Sakit, Gak Sakit Lutut dan Pinggang Lagi

Lebih lanjut Fathor Rohman mengutarakan, jika lembaga DPRD itu merupakan lembaga yang kolektif kolegial.

Dalam memutuskan apapun, tidak bisa memutuskan sendirian, jadi harus menunggu kesepakatan dari masing-masing fraksi di lingkungan DPRD Pamekasan.

"Kalau semua ketua fraksi itu juga sepakat menolak, maka akan saya tandatangani," janjinya.

Namun Fathor Rohman menegaskan, kalau secara pribadi bukan atas nama kelembagaan pihaknya sepakat dengan mahasiswa HMI Cabang Pamekasan menolak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

"Jangankan hanya pakai tanda tangan, pakai tanda kaki pun akan saya tandatangani kalaunatas nama pribadi," pungkasnya.

• Disnakertrans Belum Sosialisasi Ketetapan UMK Sumenep 2020 ke Perusahaan, Rencanakan Bulan Depan