Pemkab Kabulkan 6 Tuntutan Pegiat Seni dan Musisi se-Pamekasan, Satu Poin Permintaan Tak Diloloskan

"Sebab di Perda juga berlaku seperti itu," sambung dia.

"Tapi, kalau poin ke tujuh, yang meminta bubarkan dewan kesenian, tidak bisa kami lakukan," lanjutnya.

Totok Hartono mengaku, tidak bisa langsung sewenang-wenang membubarkan Dewan Kesenian Pamekasan (DKP).

Kata dia, lembaga tersebut adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan SK Bupati.

• Penyedia Jasa Rental Kamar Kost Bertarif Murah di Tulungagung Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka

• Pulau Tabuhan Banyuwangi Bakal Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia, Terdapat Resort Unik

"Yang bisa kita dorong nanti dan bisa kita bantu menyampaikan ke DKP terkait beberapa keluhan dari para musisi dan pegiat seni yang merasa tidak diayomi," ungkapnya.

"Nanti akan kami panggil pengurusnya dan akan kami minta pendapat serta keterangan dari mereka," imbuh dia.

Totok Hartono berjanji, akan menggelar forum yang nantinya akan mengundang para pegiat seni dan musisi se-Kabupaten Pamekasan untuk rembuk bersama Pemkab, DPRD, dan DKP untuk membicarakan perihal tuntutan ini.

"Terkait susahnya pegurusan izin mengelar hiburan di Pamekasan itu dibolehkan atau tidak, hal itu mengacu pada masalah Kamtibmas," jelas dia.

"Ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan izin," ujarnya.

"Apabila tontotan atau hiburan itu mengundang massa sedemikan besar dan rawan Kamtibmas, maka hal ini dari Pihak kepolisan yang tahu," lanjut dia.

"Jadi kalau misal tidak memberikan perizinan, bisa disimpulkan mungkin merupakan langkah antisipatif dari Polres Pamekasan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

• Aji Santoso Beber Pendapat soal Gelandang Baru Persebaya, Singgung Awal Rekomendasi Makan Konate

• Lengkapi Kuota, Persebaya Tanpa Bek Asing Arungi Kompetisi Liga 1 2020, Legenda Hidup Beri Reaksi