Sidang Paripurna Pembentukan BK DPRD Sumenep Memanas, Dua Fraksi Pilih Walk Out dari Ruangan

Rapat paripurna DPRD Sumenep untuk membentuk Badan Kehormatan diwarnai walk out dua fraksi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Rapat paripurna DPRD Sumenep dalam pembentukan Badan Kehormatan (BK) berlangsung secara tertutup.

Bahkan, rapat paripurna DPRD Sumenep berjalan alot dan sempat diwarnai kericuhan.

Itu terjadi karena adanya ketegangan di antara sesama anggota DPRD Sumenep.

• Proses Alot Penetapan Lima Anggota Badan Kehormatan DPRD Sumenep

• Otoritas Pllitik dan Moral Anggota Dewan Disorot, Ketua DPRD Sumenep Angkat Bicara

• Demokrat Tegaskan Tak Ada Peluang Koalisi dengan PDIP di Pilkada Sumenep, Achmad Fauzi Jadi Sebab

Pantauan TribunMadura.com, dua fraksi memilih keluar dari dalam paripurna pembentukan BK DPRD Sumenep.

Dua fraksi itu di antaranya, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

"Fraksi PDI Perjuangan memilil walk out," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zainal Arifin, Rabu (19/2/2020).

"Karena yang dilakukan oleh pimpinan DPRD ini jelas tidak masuk akal," sambung dia.

"Kenapa harus memilih satu lima, padahal lebih demokratis itu satu pilih satu,"

Namun pendapat itu kata Zainal Arifin seakan dipaksakan untuk mengeluarkannya dari ruang rapat tertutup tersebut.

"Sehingga kami Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat memilih keluar saja, dan saya meyakini tujuan pimpinan ini ada maksud lain," katanya.

Ketua Fraksi Demikrat, Akhmad Zainur Rakhman mengaku hal yang sama, jika dalam pembentukan BK DPRD Sumenep dinilai tidak demokratis.

"Karena dari awal kami mengusulkan menggunakan one man one vote," kata dia.

"Ketika mekanisme tadi tidak demikian maka kami memilih keluar," tambahnya.

"Karena memilih itu hak perorangan, walaupun calon yang diusung itu dari fraksi. Itu yang kami sayangkan," terangnya.

Yang paling menjadi kekecewaan kedua fraksi ini, katanya, rapat paripurna ini dimulai hingga malam.

Menurut dia, jika masing-masing fraksi hanya berhak mengusulkan 1 orang, maka berarti 1 orang memilih satu orang yang sama.

"Sedangkan fraksi saja memilih satu orang one man one vote, kalau fraksi mengusulkan 1 orang, masak mungkin memilih 5 orang. Itu kesesatan berfikir agak rumit dipahami," katanya.

Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengakui dalam mengambil keputusan pembentukan BK cukup alot.

"Tadi cukup alot sekali dalam mengambil keputusan, saya berharap persoalan ini dapat berdampak positif terhadap lembaga institusi ini," katanya.

Politisi PKB ini mengaku tidak ada sistem paket, karena yang mau dipilih BK ini hanya 5 anggota.

"Yang dibutuhkan kan 5 orang, sedangkan calonnya 7 orang," ungkap dia.

"Maka yang disepakati oleh forum, sistem yang dipakai opsi kedua yaitu satu orang memilih 5 orang yang akan didudukan," katanya.

• Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah Disebut Jadi Pasangan di Pilkada Sumenep, Ini Reaksi DPC PDIP Sumenep

• BREAKING NEWS - Beredar Rekomendasi PDIP Usung Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah pada Pilkada Sumenep