PSBB di Malang Raya

Skema PSBB Malang Raya, Sistem Ganjil Genap di Pasar dan Sanksi Berdampak pada Pengurusan SIM & SKCK

Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Malang Raya telah resmi diajukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Kemenkes.

TRIBUNMADURA.COM/MOHAMMAD RIFKY EDGAR
Sekda Kota Malang, Wasto (dua dari kiri) saat mendampingi Wali Kota Malang, Sutiaji saat hadir dalam acara pertemuan tiga Sekretaris Daerah Malang Raya bersama Sekda Pemprov Jatim untuk membahas PSBB Malang Raya di Kantor Bakorwil III Malang, Senin (11/5/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Malang Raya telah resmi diajukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Kementerian Kesehatan pada, Minggu (10/5/2020) kemarin.

Untuk itu, persiapan demi persiapan kini sedang dilakukan baik oleh Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Seperti pematangan Perwali di masing-masing daerah yang kebijakannya disamakan dalam rangka penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Malang Raya.

Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos Rp 600 Ribu untuk Warga Surabaya, 174.332 KK Berhak Menerima

DPRD Nganjuk Gusar hingga Kini Belum Dapat Laporan Pemberitahuan Penggunaan Anggaran Covid-19

PDP Covid-19 Menolak Dirawat di RSU Mohammad Noer, Setiap Hari Berjualan Pisang di Pasar Kolpajung

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menyampaikan, bahwa tahapan-tahapan PSBB di Malang Raya kini telah disepakati bersama.

Hal ini setelah pada Senin sore (11/5/2020) seluruh Sekretaris Daerah Malang Raya bersama Forkopimda melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemprov Jatim di Bakorwil III Malang.

Wasto menjelaskan, bahwa pada saat hari pertama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Malang Raya adalah penekanan pada fungsi sosialisasi dan imbauan-imbauan kepada masyarakat.

Setelah itu, di hari keempat baru pelaksanaan PSBB yang di sana terdapat segala macam penegakan-penegakan.

"Seperti itu tahapannya. Jadi semua disusun melalui Perwal. Dan Perwal dari kita (Kota Malang) sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan SE Wali Kota," ucapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung mulai dari siang hingga sore hari tersebut juga telah menemui kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut di antaranya ialah pembatasan jam buka usaha bagi pemilik warung ataupun tempat usaha.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Rifky Edgar
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved