Harga BBM di Indonesia Manipulatif, MTI Jatim:Harusnya Harga Solar Tak Lebih dari Rp 4.300 Per Liter

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim, Bambang Haryo Soekartono, menilai ada indikasi manipulasi harga BBM di dalam negeri yang terlihat dari mahalnya harga solar di dalam negeri dibandingkan dengan bunker di pelabuhan Singapura.

Mengutip data bunker-ex.com per 17 Mei 2020, Bambang Haryo memaparkan, harga bunker minyak diesel atau solar jenis MGO (HSD) di pelabuhan Singapura tercatat USD 264 per 1.200 liter.

Atau jika dihitung menggunakan kurs per dollar AS Rp 15.000, harga solar nonsubsidi di pelabuhan transhipment terbesar di Asia Tenggara itu hanya Rp 3.300 per liter.

• Sejumlah Mal di Surabaya Tetap Ramai Pengunjung saat PSBB, Gugus Tugas Covid-19 akan Gelar Operasi

• Evaluasi Dua Hari PSBB Malang Raya, Masih Banyak Titik Kerumunan Warga dan Kemacetan Jalan Raya

• Klaster Baru Penyebaran Virus Corona di Jatim, 7 ABK KMP Kirana 3 Dinyatakan Positif Covid-19

"Harga itu lebih rendah dari harga solar nonsubsidi (HSD) di Indonesia sebesar Rp 7.300 per liter (harga awal Mei 2020), bahkan masih lebih rendah dibandingkan harga solar subsidi di Indonesia yang masih Rp 5.150 per liter," kata BHS, sapaan akrab Bambang Haryo, melalui rilisnya, Senin (18/5/2020).

Dengan tingginya harga tersebut membuat pelabuhan internasional di Indonesia tidak bisa bersaing dengan pelabuhan Singapura, mengingat harga bunker yang 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal dari yang berlaku di pelabuhan internasional Indonesia.

"Padahal, jargon Pak Presiden Jokowi adalah dunia maritim harus bisa bersaing secara global," kata BHS.

Mengacu dari data itu, politisi Gerindra ini yakin harga solar nonsubsidi di dalam negeri seharusnya tidak boleh lebih dari Rp 4.300 per liter meskipun sudah dibebani pajak 4 persen dan ongkos angkut menggunakan asumsi biaya logistik termahal di dunia, yakni 26 persen sampai ke pelosok.

"Maka, solar nonsubsidi harus dijual di bawah Rp 4.300 per liter, sedangkan harga solar subsidi di Indonesia seharusnya maksimal tidak lebih dari Rp 3.300 per liter," ujarnya.

• Kasus Corona di Jatim Makin Tinggi Selama PSBB Surabaya Raya, Begini Penjelasan Tim Gugus Tugas

• Beredar Kabar Soal Suami Perawat RS Royal Surabaya Meninggal karena Corona, Dokter Aldiah: Itu Hoaks

• Perawat RS Royal Surabaya PDP Covid-19 Meninggal Dunia saat Hamil, Wagub Emil Sampaikan Duka Cita

BHS pun menilai pemerintah harus menurunkan harga BBM, terutama solar yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri, transportasi publik, perikanan dan maritim, serta UMKM termasuk restoran dan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Bambang Haryo mengatakan, harga bahan bakar yang disinyalir dimanipulasi bisa dikatakan bentuk penzaliman terhadap hak rakyat, apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini masyarakat berada di situasi yang lebih sulit.

"Seharusnya masyarakat bisa membeli barang atau kebutuhan pokok dengan harga lebih murah apabila energi primer itu dikelola secara benar dan transparan," ujar Bakal Calon Bupati Sidoarjo ini.

"Pertamina tidak juga menyesuaikan harga sejak minyak dunia turun drastis sejak awal tahun, padahal APBN sendiri telah mengalokasikan subsidi untuk BBM tertentu, termasuk solar sebesar Rp 1000. Ini sama saja penyimpangan terhadap anggaran APBN dan harus diusut," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mendesak DPR RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) mengaudit Pertamina dan Kementerian ESDM.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga diminta ikut mengusut dan mengaudit BUMN itu, karena dinilai telah merugikan konsumen dan dunia usaha karena harus membeli bahan bakar dengan harga yang lebih mahal dari yang sebenarnya.

Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia sempat turun drastis bulan lalu. Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni anjlok ke bawah 20 dollar AS per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) 12 dollar AS per barel, bahkan sempat di bawah 0 dollar AS per barel.