Breaking News:

Berita Sampang

Tingkatkan Jumlah PAD, DPMPTSP Sampang Segera Sisir Sejumlah Bangunan Toko yang Tak Memiliki IMB

DPMPTSP Sampang akan melakukan penyisiran ke semua jenis toko di Kabupaten Sampang yang tidak memiliki IMB.

TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Sejumlah toko di Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (26/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama.

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Tidak hanya toko modern, semua bangunan toko di Kabupaten Sampang, Madura, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk meminimalisir adanya bangunan toko yang tidak memiliki IMB, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang membuat sebuah langkah.

Rencananya, DPMPTSP Sampang akan melakukan penyisiran kepada semua jenis toko di wilayah kerjanya.

Pegawai Kantor Kecamatan Jambangan Surabaya Reaktif Rapid Test, Layanan Ditutup Selama 2 Pekan

Fakta Terbaru Mayat Gadis di Jurang Pacet Mojokerto, Korban Dibantai secara Keji di Dalam Mobil

Sambut HUT Bhayangkara ke-74, Polres Pamekasan Beri Paket Sembako ke Pensiunan Polri dan Warakawuri

Kabid Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sampang, Sudarmadi mengatakan, pihaknya ingin mendata dengan detail keberadaan bangunan toko yang tidak memiliki IMB di Kabupaten Sampang.

Jika sudah diketahui toko mana yang tidak memiliki IMB, maka akan dilakukan ketegasan berupa pemberian permohonan agar pemilik toko mengajukan izin.

"Inovasi kita ke depan yang kita bentuk ini akan jalan bareng dengan instansi terkait lainnya, kami akan datangi satu-persatu toko yang ada," ujarnya kepada TribunMadura.com, Jumat (26/6/2020).

Ia menambahkan program tersebut tidak hanya sebatas melakukan pendataan, adapun tujuan lainnya yakni, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  retribusi IMB.

Namun, dalam realisasinya masih tahap rencana sebab pihaknya menunggu kondisi normal kembali dari pandemi covid-19.

"Dalam menjalankan program ini kami membutuhkan anggaran, sedangkan ditengah pandemi covid-19 kita tahu sendiri ada pemangkasan anggaran 50 persen," terang Sudarmadi.

Lebih lanjut, untuk proses pelaksanaan butuh koordinasi dengan sejumlah OPD terkait seperti halnya, Satpol PP dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang.

"Sejak 2018, PAD retribusi IMB dikelola oleh DPRKP dan Satpol PP sebagai penindak bagi yang tidak mengurus IMB sehingga, kami saling berkoordinasi," pungkasnya.

Fasilitas dan Alat Kesehatan sudah Lengkap, Operasional RSU Ketapang Sampang Terkendala Izin

350 Tempat Tambang Galian C di Pamekasan Diduga Ilegal, 13 Lokasi di Antaranya Pakai Alat Berat

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved