Pandemi Covid-19 Berkepanjangan, Pengunjung Perpustakaan Daerah Sampang Menurun hingga 50 Persen

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Jumlah pengunjung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang, Madura, selama masa pandemi Covid-19 menurun hingga 50 persen.

Petugas Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian, Disarpus Sampang, Khotibul Umam mengatakan, selama pandemi Covid-19, jumlah pengunjung rata-rata mencapai sekitar 20 orang per hari dari jenjang SMA dan mahasiswa.

"Sebelumnya, pengunjung rata-rata mencapai 40 orang setiap harinya," ujarnya kepada TribunMadura.com, Selasa (29/9/2020).

Sementara, Kasubag Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Sampang, Moh. Anton Mustofa menyampaikan, sesuai arahan pemerintah daerah di tengah pandemi Covid-19 ada pembatasan terhadap pengunjung.

• Tak Puas saat Berhubungan Seks hingga Lemah Syahwat, 33 PNS di Pamekasan Langsung Gugat Cerai Suami

• Tanpa Swab Test Ulang, 31 Santri Pondok Pesantren Al Izzah Kota Batu Dinyatakan Sembuh Covid-19

• Liga 1 Terancam Mundur, Begini Tanggapan Kapten Arema FC Hendro Siswanto soal Kedatangan Caio Ruan

Bahkan, perpustakaan daerah tersebut sempat ditutup beberapa bulan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

"Sejak Agustus kami buka kembali dengan catatan ada pembatasan pengunjung untuk meminimalisir adanya kerumunan di ruang baca perpustakaan," terangnya.

Dijelaskan, Kriteria pengunjung hanya memperkenankan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, mahasiswa, dan masyarakat umum usia dewasa.

• Pandemi Covid-19, Polri Tak Beri Izin Liga 1 dan Liga 2 2020 Digelar, Begini Tanggapan Arema FC

• Satgas Covid-19 Klaim Operasi Yustisi Efektif Turunkan Kasus Virus Corona Aktif di Jawa Timur

• Polri Tak Beri Izin Lanjutan Kompetisi Liga 1 Digelar, Presiden Klub Madura United: Hentikan Saja

Sedangkan bagi siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak diperkenankan berkunjung ke perpustakaan daerah.

"Bagi para pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan dan batas kebijakan ini diterapkan sampai ada kebijakan baru dari pimpinan daerah," pungkasnya.