Aturan Blokir STNK Bakal Diterapkan, Simak Regulasi dan Aturannya, Jangan Sampai Nunggak Pajak

Aturan penghapusan registrasi dan identifikasi STNK kendaraan bermotor yang mati pajak dua tahun atau lebih segera diterapkan.

Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA/MOHAMMAD SUDARSONO
STNK kendaraan bermotor. 

TRIBUNMADURA.COM - Aturan mengenai blokir STNK rencananya bakal diterapkan.

Sebelum itu, sebaiknya simak dulu regulasinya sebelum diterapkan.

Hal ini ternyata bertujuan untuk pemberian sanksi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor.

Nantinya, STNK yang melanggar otomatis tidak lagi terdaftar.

Aturan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang mati pajak dua tahun atau lebih segera diterapkan.

Baca juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jatim Diperpanjang sampai November, 11.082 Kendaraan Baru Masuk

Baca juga: Pelaku Pemerkosaan Anak di  Jenggawah Jember Ditangkap, Ada 7 Tersangka yang Ditetapkan Polisi

Baca juga: Gading Marten Kenalkan Calon Istri, Gempi Langsung Tunjukkan Sosoknya ke Gisel: Hai Ma Ini Ceweknya!

Saat ini aturan yang sudah disahkan sejak tahun 2012 lalu itu memasuki tahap pemberian informasi kepada masyarakat atau sosialisasi.

Dengan adanya pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) otomatis registrasi dan identifikasi kendaraan yang nunggak pajak dua tahun atau di atasnya tidak lagi terdaftar.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Martinus Aditya mengatakan, penerapan aturan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor masih menunggu petunjuk dari Korlantas.

“Ini masuk tahap sosialisasi kepada masyarakat, tapi kalau untuk pelaksanaannya masih menunggu juklak dan juknisnya,” kata Martinus kepada Kompas.com ( TribunMadura.com network ), Senin (26/10/2020).

Martinus menambahkan, aturan mengenai pemblokiran STNK tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor).

“Dalam pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri,” ujarnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang yang sama di pasal 110 juga dijelaskan mengenai dasar adanya pemblokiran STNK.

Dalam pasal 110 ayat (1) dikatakan Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar:

a. permintaan pemilik Ranmor;

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved