Berita Madura

Tenaga Honorer Non ASN di Pamekasan Didata, Diharapkan Ada Kepastian Bisa Jadi ASN

Pendataan ini dilakukan baik hononorer yang dibayar lewat Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) mapun lewat Anggaran Pembelanjaan Nasional (APBN).

Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNNEWS/Jeprima
Ilustrasi PNS atau ASN 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan, kini melakukan pendataan terhadap seluruh tenaga honorer non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Pendataan ini dilakukan baik hononorer yang dibayar lewat Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) mapun lewat Anggaran Pembelanjaan Nasional (APBN).

Pendataan honorer non ASN ini, menindaklanjuti Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022, yang diterbitkan pada Juli 2022, yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun, kabupaten/kota, tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Baca juga: Baddrut Tamam Selama 4 Tahun Menjabat Bupati, Tuntaskan 70 Dusun di Pamekasan yang Alami Kekeringan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Manusia (BKSDM) Pamekasan, Mustain, kepada SURYA, Rabu (28/9/2022) mengatakan, pihaknya hanya diminta untuk mendata, namun belum diketahui pasti apa tujuan pendataan bagi honorer non ASN ini.

 

“Pendataan ini dilakukan terhadap honorer non ASN dengan status tenaga honorer K2, THK2 yang terdaftar di dalam data base Badan Kepegewaian Negara dan bekerja di instansi pemerintah,” kata Mustain.

 

Dikatakan, untuk pembayaran honorer non ASN itu, yang selama ini langsung menggunakan APBN, untuk instansi pusat dan ABPD bagi instansi dareah. Namun bukan pembayaran yang melalui pengadaan barang dan jasa atau individu, maupun oleh pihak ketiga.

 

Untuk pengangkatannya honorer non ASN itu, dilakukan paling rendah oleh pimpinan unit kerja, seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian, masa kerjanya paling sedikit satu tahun, per 31 Desember 2021.

Usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun.

 

Dikatakan, sambil menunggu batas pendataan paling akhir, Jumat (30/9/2022) ini, jumlah terbanyak honorer non ASN terdapat di lingkungan dinas pendidikan. “Berapa banyak honorer non ASN di Pamekasan ini, baik yang dibayar melalui APBN maupun lewat APBD, kami belum tahu. Sebab proses pendataan masih belum selesai,” kata Mustain.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved