Berita Madura

Buntut Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Pamekasan, Korlap Aksi Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik

Orasi unjuk rasa, Rabu (11/1/2023) itu, Korlap aksi dinilai mencemarkan nama baik dan menebar fitnah terhadap Muhammad Bil Faqih alias Habib Mamak

Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Muchsin Rasjid
Dari kanan, Muhammad Subhan, juru bicara Yayasan Al Faqih (mengenakan kopiah hitam berkacama mata dan baju coklat). Kuasa hukum yayasan, Sidig memegang berkas tanda laporan dam tokoh masyarakat, K Riadi, mengenakan baju koko putih dan sarung putih, seusai melapor ke Polres Pamekasan. 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Unjuk rasa Forum Masyarakat Kolpajung (Formak) ke kantor Bupati Pamekasan di Jl Kabupaten, yang meminta Yayasan Al Faqih, di Kelurahan Kolpajung ditutup berbuntut panjang. Kini pihak Yayasan Al Faqih, melaporkan koordinator lapangan (korlap) aksi, Abdus Somad ke Polres Pamekasan, Minggu (15/1/2023).

Muhammad Bil Faqih, pengasuh pondok pesantren (Ponpes) sekaligus Ketua Yayasan Darul Qur’an Al Faqih, bersama kuasa hukumnya, Sidiq dan Juru bicara Ketua Yayasan Al Faqih, Muhammad Subhan, serta tokoh masyarakat, K Riadi,  melaporkan Abdus Somad, lantaran saat orasi pada unjuk rasa, Rabu (11/1/2023) itu, dinilai mencemarkan nama baik dan menebar fitnah terhadap Muhammad Bil Faqih alias Habib Mamak.

Muhammad Subhan, kepada SURYA, seusai melapor ke Polres Pamekasan mengatakan, ucapan yang dilontarkan korlap di saat unjuk rasa itu menimbulkan kerugian besar bagi yayasan, terutama nama baik Habib Mamak.

Saat unjuk rasa, korlap dengan lantang mengatakan Habib Mamak telah ngelunjak.

Baca juga: Galau Putus dari Tunangan, Gadis Sampang ini Malah Jadi PSK di Warung Kopi di Pamekasan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

“Yang sangat kami sayangkan, ucapan korlap di hadapan publik di saat itu, menuduh Habib Mamak mendirikan yayasan hanya sebagai kedok untuk merampok tanah Kolpajung. Itu tidak benar dan fitnah yang sangat keji, yang berdampak pada sosial dan moral seorang habib,” kata Muhammad Subhan, yang mengaku yayasan  itu memiliki santri laki dan perempuan sebanyak 600 orang.

Menurut Subhan, ketika unjuk rasa itu digelar, pihaknya memiliki rekaman videonya dari awal hingga akhir.

Dan sungguh naïf, bila melontarkan tuduhan terhadap seorang habib mencuri tanah di Kolpajung. Padahal, tanah yang ditempati yayasan saat ini merupakan ahli waris dari tanah perdikan yang dilindungi undang-undang. (Tanah perdikan ini, merupakan sebidang tanah yang diberikan hak istimewa dengan tidak dipungut pajak. Tanah pedikan ini diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada raja yang memerintah).

Mohammad Subhan tidak mengerti apa motivasi menuduh Habib Mamak mencuri tanah Kolpajung. Karena korlap mengklain tanah yang ditempati yayasan merupakan tanah percaton. Dan apa yang diungkapkan korlap menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 1946.

“Perlu kami tegaskan di sini undang-undang nomor 13 itu sebenarnya mengubah sistem pemerintahan desa perdikan. Bukan tanah perdikan. Lagi pula bila bukan ranah dari korlap aksi memastikan tanah itu tanah percaton, melainkan wewenang Pengadilan Negeri, yang sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa dari pengadilan,” kata Subhan.

Disinggung kasus tanah yang kini berdiri yayasan ini pernah mencuat pada 2005 lalu dan Pemkab Pamekasan mengklaim tanah ini, tanah percaton Kolpajung, Subhan mengatakan, sampai sekarang persoalan itu masih dalam proses gugatan di pengadilan dan hasilnya belum inkrah.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining DPS, yang dimintai konfirmasinya mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan komentar banyak, karena masih akan mengecek hasil laporan tadi.

“Sebentar, nanti saya cek dulu,” kata AKP Nining.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved