Hari Buruh May Day, Masih Ada Ribuan Pekerja di Surabaya Belum Tuntas Terima THR Idul Fitri

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ribuan pekerja di Surabaya melaporkan belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan mereka bekerja. Pada momentum Hari Buruh atau May Day, para buruh menuntut pemerintah memberikan keadilan.

Mengutip data dari posko THR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - LBH Surabaya, ada 1.141 pekerja di Surabaya yang telah melapor belum mendapat THR. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibanding daerah lain di Surabaya Raya seperti Gresik (418 pekerja), Kabupaten Pasuruan (150 pekerja), dan Kabupaten Sidoarjo (52 pekerja).

"Selama berjalan 15 hari, posko kami menerima pengaduan dari pekerja yang bekerja di 15 Perusahaan di Jawa Timur," kata Koordinator Posko, M Dimas Prasetyo di Surabaya, Senin (1/5/2023).

Untuk total Jawa Timur, jumlah laporan mencapai 1.761 pekerja. Ada berbagai motif yang diterima pekerja yang diduga terkait dengan pelanggaran pemberian THR.

Baca juga: Untung Besar Bikin Tergiur, Pria ini Kulak Ganja Lewat Instagram, Modus Barunya Dikuak Polisi

Di antaranya, THR Keagamaan yang tidak dibayar sama sekali. Kemudian, THR Keagamaan yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan atau dengan cara di cicil.

Ada pula THR Keagamaan dibayar terlambat dan di bayar terlambat hingga tidak ada kejelasan. "Berdasarkan keterangan pengadu, sampai H-2 Lebaran belum menerima," katanya.

Ia mengungkap, ada berbagai cara perusahaan untuk mengakali pekerja agar bisa lolos dari kewajiban memberi THR. Perusahaan biasanya memanfaatkan status pekerja yang masih berstatus pegawai kontrak. 

Berdasarkan status pekerja, mayoritas (1.553 orang) pekerja yang belum menerima THR memang merupakan pekerja kontrak dan 149 orang merupakan pekerja tetap. Kemudian, 29 pekerja merupakan outsourching dan 30 orang merupakan pekerja harian. "Sebagian besar merupak pekerja kontrak," katanya. 

Starteginya, perusahaan tiba-tiba memutus hubungan kerja (PHK) karyawan yang bersangkutan di saat masa puasa. Dengan memberhentikan sepihak, perusahaan merasa tak memiliki kewajiban memberikan THR.

"Beberapa pengadu mengalami PHK di tengah-tengah bulan puasa Ramadhan guna menghindari pemberian THR. Bahkan, dalam satu perusahaan, jumlahnya (pekerja)cukup besar," katanya.

Baca juga: Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024, Pemuda Pulau Masalembu Gelar Lomba Lari Maraton

Atas temuan tersebut, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Kami merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur beberapa hal," katanya.

Pertama, Disnakertrans Jawa Timur diminta melakukan penegakan sanksi 5 persen (dari total THR) kepada perusahaan. Pemrov juga wajib melakukan penegakan sanski administrasi kepada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan sanksi sosial kepada perusahaan yang tidak memberikan THR. Di antaranya, disiarkan melakui media cetak maupun elektronik," katanya.

Kemudian, mendesak Disnakertrans Jawa Timur segera mengeluarkan Nota Dinas tentang pelanggaran perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com