Bangkalan Bakal Produksi Kapal Perang, Sudah Dapat Restu dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Selain para pengusaha, turut hadir dalam rapat koordinasi percepatan pembentukan kawasan industri kemaritiman itu di antaranya, Kepala Dinas PUPR Bangkalan, Rizal Mardiansyah, Kepala Dinas PMPTSP Bangkalan, Rizal Morris, Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Bangkalan, Felgi Surya Prana, serta Kepala Desa Ujung Piring, Usman.

“Masak kita kalah dengan Surabaya, pesisir sisi Selatan kita berhadapan dengan Surabaya. Di sisi Barat berhadapan dengan Gresik. Kegiatan mereka sudah overload, da nada Perpres Nomor 66 Tahun 2022 yang mendukung Bangkalan untuk bisa setara dengan Surabaya dan Gresik.

Arief menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan kegiatan reklamasi di pesisir sepanjang untuk kegiatan usaha. Dengan catatan untuk kepentingan berusaha dan tidak merugikan habitat alam.

Selama dirinya menjadi Pj Bupati di Bangkalan, lanjut Arief, telah memetakan dan mengutak-atik satu per satu terkait apa yang menjadi kendala selama ini. Menurutnya, pengembangan usaha seperti halnya pengembangan kawasan kemaritiman di sepanjang garis pantai tetap bisa berjalan.  

“Bukan kita merusak mangrove, mangrove tetap jalan. Tapi untuk kawasan industri tetap jalan karena RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kita sudah mendukung industri maritim. Suka atau tidak suka, kita menerima kelebihan muatan (kegiatan) dari Gresik dan Perak Surabaya. Karena pada kegiatan itu sangat berpotensi menyerap, membuka lapangan lebih luas lagi kepada masyarakat Bangkalan,” pungkas Arief. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com