Aktivis di Sampang Mulai Persiapan Aksi Demo ke Polda Jatim Soal Dugaan Korupsi Proyek Lapen Rp 12 M

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur di Kabupaten Sampang, Madura mulai bersiap-siap menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (5/2/2025).

Mereka akan menggelar aksi di Polda Jawa Timur pada 6 Februari 2025 (besok) sekitar 10.00 WIB, dengan melibatkan ratusan orang dilengkapi atribut aksi.

"Kami sudah siap berangkat ke Polda Jatim. Nantinya akan ada 500 massa mengikuti aksi demonstrasi," kata Koordinasi Lapangan (Korlap) aksi, Faris Reza Malik.

Menurutnya, perihal aksi demo ini tentang kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa 12 titik proyek Lapis Penetrasi (Lapen) senilai Rp 12 miliar tahun anggaran 2020 di Sampang.

"Saat ini sudah proses penyidikan serta berdasarkan keterangan Kanit II Tipidkor Polda Jatim, Kompol Sodiq sudah ada Kerugian Negara (KN)," terangnya.

"Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait penetapan tersangka," imbuhnya.

Dengan begitu, pihaknya akan menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi dugaan korupsi dana PEN proyek Lapen Rp 12 Miliar nanti diantaranya:

- Mendesak Polda Jawa Timur untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek lapen senilai Rp12 miliar yang telah merugikan negara

- Meminta Polda Jatim memberikan informasi yang transparan dan berkala terkait perkembangan penyidikan, termasuk hasil audit dari BPKP

- Menuntut aparat penegak hukum untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi, tanpa pandang bulu, baik itu kontraktor, pejabat pemerintah, maupun pihak lainnya

- Meminta pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan seluruh kerugian negara akibat kasus ini dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku

- Mendesak BPKP untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Sampang guna memastikan tidak ada lagi proyek yang diselewengkan

- Meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di masa depan

- Menuntut pejabat atau aparatur pemerintah yang terbukti terlibat dalam kasus ini untuk segera dicopot dari jabatannya sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan bersih

- Meminta aparat penegak hukum mempercepat proses penyidikan agar keadilan dapat segera diwujudkan dan tidak terjadi penundaan hukum yang merugikan masyarakat.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com