Serapan Anggaran Baru 63,85 Persen, DPRD Sampang Desak Pemkab Gaspol Realisasi Rp 777 Miliar

Ringkasan Berita:

• Hingga 24 Oktober 2025, realisasi belanja daerah Sampang baru mencapai 63,85 persen atau sekitar Rp 1,372 triliun dari total anggaran, dengan sisa dana sekitar Rp 777 miliar yang belum terserap.
• DPRD Sampang menilai kondisi ini mengkhawatirkan karena tahun anggaran hampir berakhir dan mengingatkan agar Pemkab tidak mengulangi tingginya Silpa seperti tahun sebelumnya yang mencapai Rp 127,9 miliar.
• Rendahnya penyerapan disebut akibat kendala pengadaan dan keterlambatan perencanaan di OPD. 

 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Serapan anggaran daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Sampang.
 
DPRD Kabupaten Sampang, Madura menyoroti rendahnya serapan anggaran daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025, Jumat (31/10/2025).

Dari total belanja daerah, baru 63,85 persen yang terealisasi hingga 24 Oktober 2025. Artinya, masih ada dana sekitar Rp 777 miliar yang belum tersentuh.

Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari BPPKAD Sampang mencatat, pendapatan daerah sudah mencapai Rp 2,149 triliun, namun realisasi belanja baru berada di angka Rp 1,372 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sampang, Mahfud, menilai angka tersebut mengkhawatirkan mengingat waktu pelaksanaan tinggal hitungan minggu.

"Serapan anggaran masih rendah padahal ini sudah akhir Oktober. Kami mendesak Pemkab, khususnya setiap OPD, untuk mempercepat realisasi program, terutama yang menyentuh masyarakat seperti infrastruktur," Rabu (29/10/2025).

Mahfud yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sampang, mengingatkan agar Pemkab tidak mengulangi kejadian tahun lalu, ketika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp 127,9 miliar akibat lemahnya penyerapan anggaran.

"Jangan sampai anggaran dibiarkan menggantung lagi. Potensi Silpa bisa membengkak jika percepatan tidak dilakukan," tegas politisi PKS tersebut.

Menurutnya, lambatnya penyerapan anggaran selama ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya kendala pada proses pengadaan barang dan jasa serta keterlambatan perencanaan proyek di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kalau ada kegiatan yang terhambat, segera selesaikan, jangan dibiarkan menumpuk. Ini soal kepercayaan pemerintah pusat terhadap keseriusan Pemkab mengelola APBD," tuturnya.

Meski mendesak percepatan, DPRD juga menekankan pentingnya menjaga kualitas setiap pekerjaan.

"Percepat serapan tanpa mengorbankan mutu. Pastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

 
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com