Kejari Sampang Kawal Ketat Program Desa, Siap Tindak Penyimpangan

Poin Penting:

• Kejaksaan Negeri Sampang fokus mengawasi program Koperasi Merah Putih dan Makanan Bergizi karena bersentuhan langsung dengan Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat.
• Pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk dapur penyedia makanan, nilai anggaran, penerima manfaat, hingga kelayakan bahan makanan, dengan pendekatan mobile dan melibatkan intelijen desa.
• Kejari menegaskan tidak akan mencari-cari kesalahan, namun siap menindak jika ditemukan penyimpangan berdasarkan data valid, sesuai prosedur hukum.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Madura kini menaruh perhatian khusus terhadap sejumlah program unggulan yang digelontorkan langsung ke desa, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut menjadi fokus pengawasan karena bersinggungan langsung dengan pengelolaan Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Semua ini bukan hanya soal realisasi program, tapi soal bagaimana program bisa tepat guna, tepat sasaran, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa,” kata Kepala Kejari Sampang Fadilah Helmi, Kamis (31/7/2025).

Program prioritas itu kini sudah berjalan.

Koperasi Merah Putih ditujukan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di desa melalui penguatan koperasi. 

Sementara program Makan Bergizi Gratis menyasar pemenuhan kebutuhan nutrisi warga desa, terutama ibu hamil, balita, dan lansia.

Baca juga: Ribuan Barang Bukti Dimusnahkan Kejari Sampang, Kasus Narkotika Mendominasi

Menurutnya, program makanan bergizi tidak hanya dikawal dari sisi hasil, namun juga dari hulu ke hilir, mulai dari proses penyediaan dapur, jumlah anggaran, sasaran penerima manfaat, hingga kelayakan bahan makanan.

"Kami mengawal sejak awal. Dapur seperti apa, nilainya berapa, siapa penerimanya, dan bahkan soal apakah makanan itu layak atau tidak, semua kami pantau,” terang Fadilah. 

Ditegaskan bahwa prioritas terhadap tiga program ini bukan tanpa alasan. Selain menyangkut suntikan dana besar dari pemerintah pusat, langkah ini juga sesuai dengan visi Presiden RI agar tidak ada lagi kesenjangan antara desa dan kota.

"Pendekatannya nanti akan dilakukan secara mobile dengan proyeksi pelibatan sejumlah pihak, termasuk intelijen (Garda Desa)," tuturnya.

Terkait kemungkinan temuan penyimpangan di lapangan, pihak kejaksaan menegaskan akan bersikap tegas, namun tetap objektif. Tidak akan ada tindakan gegabah selama data tidak valid.

"Kami tidak akan mencari-cari kesalahan. Tapi kalau ada temuan valid, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur," tegasnya.