Mensos Gus Ipul Sebut Soeharto Penuhi Syarat Gelar Pahlawan Nasional: Mari Ingat yang Baik-baik

Ringkasan Berita:

• Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dan meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah terkait nama-nama penerima gelar tahun ini.
• Gus Ipul menilai adanya penolakan terhadap usulan gelar untuk Soeharto sebagai bagian dari dinamika dan proses yang wajar, serta mengajak masyarakat mengingat jasa baik sambil belajar dari kekurangan masa lalu.

TRIBUNMADURA.COM- Polemik soal penganugerahan gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto terus berlanjut.
 
Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

Dilansir dari Tribunnews, Gus Ipul menyebut Soeharto penuhi syarat mendapat anugerah Pahlawan Nasional tersebut.

Terkait tokoh-tokoh yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, Gus Ipul minta masyarakat menunggu.

"Itu banyak sekali. Ya nanti kita tinggal tunggu siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan tahun ini," ungkapnya.

Baca juga: Ternyata Jokowi Dukung Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Setiap Pemimpin Itu Baik

Sementara soal penolakan usulan Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan. Menurutnya itu merupakan sebuah dinamika.

"Ya, itu adalah bagian dari proses, dinamika, lampiran lah dari keputusan gelar pahlawan ini. Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan," tandasnya.

Ada 49 tokoh

Diketahui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional.

Beberapa nama yang turut diusulkan adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.

Namun, rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil.

Hal tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa Pemerintahan Soeharto, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com