Soeharto Masuk 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional Hari Ini 10 November 2025

Ringkasan Berita:

• Salah satu nama yang disebut masuk daftar penerima gelar pahlawan adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto, meski daftar lengkap belum diumumkan
• Koalisi Masyarakat Sipil dan penyintas tragedi Tanjung Priok menolak, menyoroti pelanggaran HAM dan warisan korupsi di era Orde Baru
• Partai Golkar menilai Soeharto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, bahkan mengusulkan semua mantan presiden layak dipertimbangkan sebagai pahlawan

TRIBUNMADURA.COM - Presiden Prabowo akan mengumumkan deretan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025).

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

"Besok (hari ini, red) Insya Allah akan diumumkan. Iya (diumumkan langsung oleh Pak Presiden), kurang lebih 10 nama," ungkapnya.

Mesesneg menyebut dari 10 penerima gelar Pahlawan Nasional, terdapat nama Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujarnya.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Sebut Soeharto Penuhi Syarat Gelar Pahlawan Nasional: Mari Ingat yang Baik-baik

Tetapi, Prasetyo tidak membeberkan 10 nama yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Diketahui, semalam Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara.

Prasetyo membenarkan salah satu poin pembahasan terkait gelar Pahlawan Nasional.

"Iya, finalisasi aja," ujarnya.

"Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian dari Wakil Ketua DPR karena memang ini cara bekerja beliau kan."

"Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan," jelasnya.

Sebelumnya, terdapat 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional telah diserahkan kepada Presiden.

Dari 49 nama tersebut, terdapat 40 usulan baru dan 9 usulan lama yang belum ditetapkan presiden.

Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Pro-Kontra

Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menuai pro-kontra dari masyarakat. 

Satu di antaranya disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat.

Koalisi terdiri dari Imparsial, Democratic Judicial Reform (De Jure), Human Rights Working Group (HRWG), Raksha Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), CENTRA Initiative, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menolak rencana tersebut.

"Kami menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia sejak 1998 dan proses transisi menuju negara yang demokratis dan menghormati HAM," ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani kepada Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam diskusi bertajuk Hubungan Semenda Ketua MK, Anwar Usman dan Presiden Jokowi: Harus Mundur dari MK di kanal Youtube PBHI_Nasional pada Sabtu (4/6/2022).

Alasan koalisi masyarakat sipil menolak pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto tidak lepas dari warisan orde baru yang berlumuran peristiwa pelanggaran HAM, rezim otoriter yang tidak segan menghilangkan nyawa rakyat Indonesia, dan tindakan represif militeristik terhadap ekspresi,

Selain itu, adanya pemberangusan terhadap pendapat yang berbeda, dan melanggengkan praktik korupsi menjadi mengakar.

"Sayangnya, semua kasus pelanggaran HAM itu juga belum ada satupun yang dapat diungkap dan memberikan keadilan kepada masyarakat."

"Korupsi juga terjadi marak sepanjang  32 tahun pemerintahan Soeharto. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa Orde Baru telah mewariskan tradisi korup yang bahkan sampai sekarang sulit diberantas," ungkapnya.

Selain Koalisi Masyarakat Sipil, penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, Aminatun Najariyah juga menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. 

Dia menyebut, penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu.

Melainkan, kata dia, persoalan ketidakadilan yang masih dirasakan. 

"Saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan, karena saya sendiri sampai sekarang tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya," ucap Aminatun saat diskusi bertajuk ‘Soeharto Bukan Pahlawan’ di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).

Sebagai informasi, Aminatun adalah saksi hidup sekaligus korban kekerasan aparat militer dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada tahun 1984. 

Saat itu, dirinya ditangkap hanya karena membela kakaknya yang ditahan tanpa adanya surat perintah. 

"Kemudian dijebloskan di kantor polisi, diinterogasi sampai pagi. Saya melihat penyiksaan kepada kakak saya dan teman-teman yang ada," katanya. 

Golkar Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan

Sejumlah pihak memberikan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dukungan mengalir dari Partai Golkar.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai Soeharto memiliki jasa besar menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, Soeharto dinilai Nurul meletakkan fondasi pembangunan ekonomi Indonesia menuju kemajuan.

“Kami dari Partai Golkar mendukung penuh penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto."

"Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025), dikutip dari laman Golkar.

Anggota Komisi I DPR RI periode 2024-2029 itu mengungkapkan, Indonesia di era Soeharto berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa.

Sejumlah program Soeharto seperti rencana pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dinilai mampu menata perekonomian Indonesia.

Selain Nurul, dukungan datang dari elite partai berlambang pohon beringin lainnya, yaitu Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo.

Firman menyebut, penilaian terhadap Soeharto seharusnya dilakukan secara objektif, bukan melalui kacamata politik semata.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” ungkapnya, Senin (3/11/2025).

Selain sektor ekonomi, Soeharto dipandang mampu memberikan dampak positif pada sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur.

“Semua yang beliau bangun adalah hasil perencanaan matang untuk generasi setelahnya. Sebagai bagian dari generasi penerus, saya meyakini Pak Harto sudah sangat pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, juga mengusulkan agar semua presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia mendapatkan gelar pahlawan nasional. 

"Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini."

"Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah," imbuhnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com