Berita Pamekasan

Mobil Dinas Branding Batik Pamekasan Digunakan Belajar Menyetir, FPP Pamekasan Ancam Gelar Demo

Ketua Forum Pemuda Pademawu Pamekasan, mengaku kecewa karena menemukan sebuah Mobil Dinas berbranding batik milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Mobil berbranding batik milik Pemkab Pamekasan saat dipakai belajar mengemudi di lapangan tempat belajar mengemudi mobil di Pademawu Pamekasan, Selasa (5/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ketua Forum Pemuda Pademawu Pamekasan, mengaku kecewa karena menemukan sebuah Mobil Dinas berbranding batik milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah dijadikan sebagai sarana untuk belajar mengemudi pada saat jam kerja aktif.

Hairuddin, Ketua Forum Pemuda Pademawu (FPP) Pamekasan, mengaku kecewa terhadap pejabat yang memegang amanah tanggung jawab untuk memanfaatkan mobil dinas tersebut.

Hairuddin menilai, pejabat terkait dianggapnya telah menyalahi wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pememegang aset pemerintah.

AC Lab Komputer Alami Korsleting Listrik, Kebakaran Berhasil Padam, Hampir Lahap Seluruh Isi Lab

Target Pembebasan Lahan 1000 hektar Kilang Minyak Tuban Selesai April 2019, Maret 2024 Beroperasi

Sering Lakukan Transaksi Sabu, Pria ini Diringkus Polisi, Akui Dipasok dari Pamekasan

"Saya kecewa kerena mobil itu telah dimanfaatkan sebagai mobil latihan mengemudi pada saat jam aktif kerja yakni dikisaran jam 10.30 WIB" kata Hairuddin kepada Tribunmadura.com, Selasa (05/03/2019).

Hairuddin juga mengaku sangat kesal terhadap Pemerintah Daerah Pamekasan, lantaran Rekor Muri Membranding Batik Mobil Dinas yang diraih oleh Pemerintah Daerah setempat itu terkesan hanyalah sebuah pencitraan belaka yang tidak semestinya dipublis secara besar-besaran.

"Kalau karena hanya membranding batik mobil dinas itu kemudian mendapat rekor muri, itu namanya bukan sebuah prestasi 'PAMEKASAN HEBAT'. Yang hebat itu, jika Pemerintah Daerah Pamekasan bisa merevisi masyarat pemerima raskin yang tidak tepat sasaran ke masyarakat yang semestinya berhak untuk menerima raskin," ucap Hairuddin.

Hairuddin Ketua FPP Pamekasan juga tidak cukup mengaku kecewa saja terhadap temuannya itu, dirinya juga mengecam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika pihak Pemerintah Daerah setempat tidak bisa memberikan sangsi terhadap pihak-pihak kepala dinas yang menyalah gunakan wewangnya memanfaatkan mobil dinasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved