Menggunakan Aplikasi VPN Siasati Pembatasan WA, IG, FB dan Twitter, Ternyata Punya Efek Samping

Awalnya, Usman Kansong dimintai pendapatnya oleh pembawa acara soal rencana aksi 22 Mei.

Usman Kansong pun mengulas beberapa pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang mengklaim jika aksi yang dilakukan massa bukanlah bagian dari pihak mereka, melainkan hanya masyarakat biasa.

"Pendemo bukan BPN Prabowo-Sandi tetapi sekelompok masyarakat sehingga bisa jaga jarak politik maupun tanggungjawab," imbuh Usman Kansong.

Usman Kansong menilai, aksi 22 Mei itu bukanlah sebuah aksi biasa.

"Bukan aksi biasa seperti tahun 2014 lalu karena itu dibiarkan aparat. Bau macam-macam lah seperti tur jihad.

Aksi tersebut sudah dibumbui berbagai macam sehingga tak murni hanya menyampaikan pendapat, hal tersebut yang membuat adanya himbauan aparat keamanan," ungkap Usman Kansong.

• 200 Orang Datangi Polsek Tambelangan Sampang Lalu Membakarnya, Polda Jatim: Ini Bukan Negara Barbar

• Protes Penembakan di Jakarta, Warga di Pamekasan Bawa Sajam dan Bambu Runcing Bentrok dengan Polisi

Adanya pernyataan itu, Andre Rosiade angkat bicara.

Andre Rosiade menyatakan, aksi 22 Mei itu merupakan sebuah demonstrasi yang diperbolehkan konstitusional.

"Jadi kalau demo itu udah ada surat pemberitahuan yang berisikan sosok penanggung jawab aksi dan lamanya aksi. Pasti Polda Metro Jaya mendapatkan surat tersebut."

"Kita juga bukan buang badan tetapi ini memang gerakan kedaulatan rakyat yang tak bisa kami atur. BPN hanya bisa menghimbau agar aksi tersebut tak anarkis, kondusif dan konsitusional. Itu dilindungin undang-undang," papar Andre Rosiade.

Jokowi - Maruf dan Prabowo - Sandi di Pilpres 2019 (Kolase TribunMadura.com (Sumber: Tribunnews dan Instagram))
Lebih lanjut, Andre Rosiade mempertanyakan soal aksi demonstrasi yang dilindungi undang-undang itu, mengapa tampaknya membuat takut pemerintah saat ini.

"Kenapa terkesan pemerintah ketakutan? melarang masyarakat masuk dan demo, difilter dan dihalang-halangi," tutur Andre Rosiade.

Misbakhun pun mengungkapkan, bahwa pilpres 2019 merupakan sebuah ujian bagi politisi dan peserta pemilunya.

• Catat! Jadwal & Tempat Penukaran Uang Pecahan Baru Mobil Kas Keliling di Surabaya, Cuma 3 Hari Saja

"Mereka menjadi politisi negarawan atau pengejar kekuasan semata, ini jadi ukuran dan silahkan masyarakat menilai. Mereka mewacanakan kecurangan dan membangun opini masif ketika mereka tak siap untuk kalah," jelas Misbakhun.

Misbakhun menyatakan, pemilu yang ada saat ini telah menyediakan sistem untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke lembaga terkait seperti MK dan Bawaslu.

"Jadi Andre Rosiade menyatakan bahwa peserta aksi merupakan kedaulatan rakyat tetapi profilingnya itu tim mereka. Ini mobilisasi politik saat mereka tak siap kalah," ucap Misbakhun.