Warga Pamekasan yang Jadi TKI di Luar Negeri, Namanya Dicoret dari Sensus BPS Pamekasan, Kenapa?

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Kali ini sensus untuk mengetahui jumlah penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan sensus sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunMadura.com, sensus penduduk dilakukan dengan dua metode, yakni sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara.

Sementara untuk sensus penduduk online sudah dilakukan, BPS Pamekasan sejak hari Sabtu (15/2/2020) lalu yang akan berakhir pada, Senin (30/3/2020) mendatang.

Sedangkan, untuk sensus penduduk wawancara, akan dilakukan pada 1 Juli 2020 hingga 31 Juli 2020 mendatang.

Kepala BPS Pamekasan, Dicky Harryadi, yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial BPS Pamekasan, Erfan Iswantoro mengatakan, sensus online yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini dilakukan bagi warga yang sibuk atau tidak mau ribet didatangi petugas sensus ke rumahnya, sehingga masyarakat mengisi data sendiri melalui website.

• Perangi Hoax, Jurnalis Center Pamekasan Gandeng PWI Gelar Safari Jurnalistik dan Kepenulisan

• Cegah Virus Corona, Penumpang Internasional yang Tiba di Bandara Juanda Wajib Isi Health Alert Card

• Keluhan Pedagang Pasar Baru Tuban Pasca Kiosnya Terbakar, Sedih dan Bingung Mencari Tempat Berjualan

“Untuk memberikan informasi ke masyarakat di Pamekasan, adanya sensus online ini, kami melakukan sosialisi baik di lingkungan satuan perangkat daerah, rapat koordinasi kecamatan, kepala desa agar disampaikan ke warganya mengenai sensus online,” ujar Erfan Iswantoro.

Menurut Erfan Iswantoro, karena tidak semua warga mengisi data sensus sendiri lewat online, maka dilakukan sensus wawancara.

Petugas akan datang ke rumah warga untuk mencatat datanya.

Pertanyaannya sama dengan sensus online. Yakni, nama, alamat, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, termasuk kondisi rumah. Seperti dinding rumah dan lantai rumah.

Dalam sensus wawancara ini, petugas tidak akan mendata lagi warga yang sudah mengisi data sensus lewat online.

Misalnya di satu desa atau kelurahan, warganya sebanyak 1.500 kepala keluarga.

Namun yang hanya mengisi sensus online sebanyak 1.000 kepala keluarga, maka 500 kepala keluarga itu yang akan didatangi ke rumahnya.

Dikatakan, data kependudukan yang ditangani petugas sensu BPS ini bisa jadi beda dengan pendataan yang tercantum di kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispenduk Capil).

Bagi BPS, warga yang sudah tinggal di satu daerah lebih dari enam bulan, maka yan bersangkutan dianggap sebagai penduduk daerah itu. Seperti santri yang mondok di pesantren atau mahasiswa yang kuliah.

Begitu juga, ketika petugas sensus datang ke rumah warga, lalu di antara penghuninya itu tidak ada, karena menjadi TKI atau TKW ke luar negeri, serta sudah meninggal atau sudah pindah rumah, maka nama warga yang bersangkutan akan dicoret.

• Cegah Corona Masuk Jatim, Thermo Scanner Dipasang di Bandara Juanda, Begini Cara Pengoperasiannya

• Ribuan Calon Anggota PPS Jalani Tes Tulis, Satu Desa di Sumenep Tanpa Pendaftar

• Kekasih Gelap akan Menikah, Honorer Mamuju Sebar Video Mesum Berdua hingga Rencana Pernikahan Hancur

“Walau warga itu sudah memiliki KTP di Pamekasan, tapi ketika petugas sensus datang ke rumahnya tidak ada, karena jadi TKI di Malaysia, maka orang itu dicoret dari data kependudukan. Dan di Malaysia, juga dilakukan sensus oleh petugas BPS,” kata Erfan Iswantoro.

Diungkapkan, dalam sensus wawancara nanti, sebanyak 1.300 petugas sensus yang diterjunkan ke lapangan mendatangi satu-per satu rumah warga di Pamekasan.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka lebih dulu mendapatkan bimbingan, karena untuk pengisian data penduduk ini menggunakan aplikasi, tidak dicatat melalui kertas seperti sebelumnya.