Berita Surabaya

Terjawab Sudah Jabatan Oknum Satpol PP yang Jual Barang Sitaan, Kepala Satpol PP Ikut Diperiksa

Satu di antaranya merupakan pejabat di Satpol PP Kota Surabaya Pria berinisial FJ itu menjabat kepala bidang (kabid)

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Samsul Arifin
Istimewa/TribunMadura.com
Satpol PP Kota Surabaya saat menggelar apel di Balai Kota Surabaya. 

TRIBUNNMADURA.COM, SURABAYAPemkot Surabaya melalui Inspektorat Kota Surabaya melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah oknum anggota Satpol PP yang diduga menjual barang penertiban di luar ketentuan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui satu di antaranya menjabat Kepala Bidang.

Berdasarkan penjelasan Kepala Inspektorat Surabaya Ikhsan, pemeriksaan tengah berlangsung. ”Jumlahnya (yang diperiksa) lebih dari satu orang," kata Ikhsan di Surabaya.

Satu di antaranya merupakan pejabat di Satpol PP Kota Surabaya. Pria berinisial FJ itu menjabat kepala bidang (kabid). Selain dia, Inspektorat juga memeriksa beberapa anggota yang bertugas menjaga gudang penyimpanan barang.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut akan bergantung dengan peran dan tindakan masing-masing.

Tingkat pelanggaran dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Sanksi berat bisa berupa penurunan pangkat, dibebaskan dari jabatannya, hingga pemecatan sebagai ASN. "Peran masing-masing sedang kami dalami," jelasnya.

Selain para terduga pelaku, Inspektorat juga tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan Kasatpol PP Eddy Christijanto. Dia dimintai keterangan dari kapasitas sebagai pimpinan lembaga.

Baca juga: Nasib Oknum Petinggi Satpol PP Jual Barang Sitaan kini dilaporkan ke Polisi, Terancam Dipecat

Kumpulan Berita Lainnya seputar Surabaya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Lembaga Kajian Kebijakan Publik meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengevaluasi kinerja para bawahannya. Khususnya, dua kasus di Pemkot Surabaya yakni penjualan barang penertiban di Satuan Polisi Pamong Praja dan jual beli perizinan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

"Ini jangan dianggap persoalan remeh temeh. Salah pengelolahan, akan menambah buruk citra Pemkot Surabaya di mata masyarakat," kata Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Vinsensius Awey di Surabaya, Selasa (7/6/2022).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved