Mantan Rektor UTM Sambat di Hadapan Cak Imin, Kebijakan Pemerintah Berubah-ubah Soal Pendidikan

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Untuk pertama kalinya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin hadir di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Rabu (22/2/2023).

Kehadiran kali pertama Wakil Ketua DPR RI di Kampus UTM itu dikemas dalam serap aspirasi terkait berbagai persoalan yang muncul di lingkungan perguruan tinggi dengan tajuk, ‘Menjemput Pesan Kampus’. Dengan harapan, kritikan, ide, maupun gagasan bisa ditampung Gus Muhaimin sebagai masukan dan usulan untuk dicarikan solusinya demi kemajuan bangsa.

Kesempatan itu tentu saja tidak disiakan oleh Rektor UTM periode 2014-2018 dan 2018-2022, Muh Syarif. Ia mengusulkan agar pemerintah memiliki roadmap yang berkelanjutan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Sehingga kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan tidak mudah berubah-ubah. Ketika terjadi perubahan rezim pemerintahan, kebijakan terkait pendidikan juga berubah. Jadi kita harus punya roadmap tentang pembangunan SDM,” tegas Syarif di hadapan Gus Muhaimin.

Selama 8 tahun dirinya menjabat sebagai rektor, Syarif menilai pemerintah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berlaku tidak adil kepada UTM. Pemerintah dinilai lebih cepat merespon persoalan-persoalan atau program-program kampus-kampus seperti Institute Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada (UGM), ataupun Universitas Indonesia (UI).

Baca juga: Sujiwo Tejo Bangga Kearifan Lokal dan Bawakan Lagu Khas Madura : Saya Bawa Keliling Dunia

Padahal, lanjutnya, sebagai kampus riset dan teknologi berbasis klaster, UTM dalam melakukan kegiatan riset bertemakan potensi lokal Madura seperti jagung dan garam tidak menggunakan anggaran dari pemerintah. Teknologi UTM sukses menyulap garam krosok Madura senilai Rp 200 per KG menjadi garam industri senilai Rp 2.000 per KG.

“Namun apresiasi pemerintah minim. Pemerintah lebih memilih kampus yang besar-besar. Dalam beberapa kesempatan di Jakarta, saya berbicara tetapi tidak direken. Saya pernah dua kali berkirim surat ke presiden, tidak pernah direken,” tegasnya.  

Saat menjabat Rektor UTM, Syarif juga pernah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang tentang rencana impor garam sebanyak 3,07 ton pada 24 Maret 2021. UTM berpendapat, seharusnya pemerintah terus membangun kekuatan petambak nasional secara berkelanjutan demi tercapainya Indonesia Berdaulat Garam.

Reaksi UTM kala itu merespon hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Di mana pemerintah memutuskan untuk meningkatkan jumlah impor garam dari angka 2,7 juta ton di tahun 2020 menjadi sebesar 3,07 ton pada tahun 2021.

Padahal sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Kelembagaan Kemenristek Dikti lantas menetapkan UTM sebagai satu-satunya Pusat Unggulan Iptek (PUI) Garam pada November 2017. UTM diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan kebutuhan garam nasional.

Dua tahun berselang, UTM telah memiliki Laboratorium Lapang PUI Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2019, UTM telah melakukan kegiatan penyusunan masterplan, detail engineering design lahan, penyiapan lahan pembuatan tanggul pembatas, pencetakan tambak garam, dan rencana pembangunan flow down system (FDS).  

Dengan teknologi tersebut, UTM sukses mengembangkan inovasi garam yang sudah di prototipe, Garam Pangan dan Garam Non Pangan. Inovasi produksi Garam Pangan meliputi garam healthy kaya mineral. Hasil fortifikasi garam dengan ekstrak kelor, alga laut, rumput laut, dan flora fauna laut.

Sedangkan inovasi produksi Garam Non Pangan yang berhasil di prototipe antara lain garam lifestyle. Hasil purifikasi untuk garam kecantikan, spa dan sauna, garam industri, garam farmasi, dan garam analisis.

Sementara Rektor UTM, Dr Safi’ menambahkan, ruang gerak UTM untuk lebih leluasa melakukan hilirisasi hasil riset inovasi terkenal dengan status kampus yang masih berbentuk satuan kerja dari kementerian terkait.