Soal Terbitnya SP3 Kasus Pemilu 2024 Kades Aeng Panas, Polres Sumenep Madura Sebut Sudah Kadaluarsa

Menurutnya, jika polisi menganggap alat bukti yang diajukan belum cukup, seharusnya dapat dilakukan pemeriksaan forensik.

Bahkan, proses tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak laporan dilayangkan.

"Sepanjang saya mengawal kasus ini, ada banyak keanehan. Saya menduga, ada permainan dalam proses kasus ini," terangnya.

Sementara itu, M Ramzi sebagai pelapor menambahkan, kasus ini akan terus dikawal.

Karena, terlapor Romli sudah sempat mengakui perbuatannya saat diminta keterangan oleh Bawaslu.

"Seharusnya, jika memang tidak cukup bukti, kasus ini dihentikan di bawaslu."

"Namun, prosesnya sampai berlanjut ke penyidik polres. Hanya, tiba-tiba dikeluarkan SP3," kata M Ramzi menambahkan.

Setelah dikonfirmasi ke Penyidik Polres Sumenep, keterangan yang dia dapatkan, proses atas kasus tersebut tidak cukup waktu.

Anehnya, dalam SP3 disampaikan, bahwa kasus ini tidak dapat dilanjut karena tidak cukup bukti, bukan tidak cukup waktu.

"Ini kan tidak sinkron penjelasan dari polisi," ucapnya.

Dari hal demikian, Ramzi mengajukan upaya hukum praperadilan. Supaya, SP3 yang dikeluarkan dapat diuji kebenarannya.

Awalnya, dalam sidang praperadilan dapat dihadiri oleh semua pihak yang terlibat.

Mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, bawaslu, hingga terlapor.

"Ternyata yang hadir hanya dari kejaksaan. Sedangkan dari kepolisian tidak hadir," sebutnya.

Karena Penyidik Polres Sumenep tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan, maka sidang tersebut ditunda ke pekan depan. Ramzi menegaskan, kasus tersebut akan terus dikawal hingga benar-benar tuntas.

"Kalau terbukti tidak cukup bukti, maka saya akan mengakui bahwa laporan yang saya layangkan lemah."

"Tetapi, jika ternyata diputus cukup bukti, maka akan terus saya kejar sampai tuntas. Ini sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat," tegasnya.