Pian Bingung Diberi 5 Hari Cari Kontrakan, Kini Rumah Sudah Digusur Pemkot, ‘Adanya Mahal-Mahal’

TRIBUNMADURA.COM - Beban hidup warga ini bertambah usai rumahnya digusur oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Selasa (2/7/2025).

Selama 10 tahun, dia mengandalkan lahan kosong milik Pemkot untuk mendirikan rumah sementara.

Dia lantas diberi waktu oleh pemerintah untuk mencari tempat tinggal lain.

Sayangnya, lima hari saja tak cukup.

Hingga rumahnya rata dengan tanah, Pian Sembiring belum juga mendapatkan pengganti.

Bukan tanpa alasan. Pilihannya tak banyak dengan penghasilan tak menentu.

Pria berusia 56 tahun itu diketahui bekerja sebagai sopir angkot.

"Sudah seminggu kawasan ini mulai diratakan. Hari ini saya terakhir angkut barang," ujar Pian kepada TribunTangerang.com, Ciputat, Tangsel, Selasa (1/7/2025).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Baca juga: Wanita Penjual Tuak Ditikam Pacarnya 2 Kali, Api Asmara Jadi Penyebab Peristiwa Berdarah

Dia menceritakan rumah yang ditinggalinya bersama istri dan anak sudah dirobohkan seminggu lalu.

Sebagai sopir angkot jurusan Ciputat - Kebayoran, Pian menceritakan pendapatannya tidak menentu.

Dalam sebulan, ia hanya mampu membawa pulang sekitar Rp1 juta. Penghasilan itu bahkan belum dipotong biaya bensin dan kebutuhan makan harian. 

Kini, dengan rumah yang sudah tak ada, beban hidup bertambah berat.

"Saya lagi cari kontrakan, tapi susah nyari yang murah. Dikasih waktu pindah, tapi tempat yang pas belum ketemu. Yang ada mahal-mahal," kata Pian.

Ia mengungkapkan bahwa rumahnya  menjadi ruang hidup dan tempat berteduh dari panas juga hujan, serta membesarkan anak untuk menyambung hidup.

Kini, semua harus dikemas dalam kardus-kardus, diangkut pelan-pelan.

Baca juga: SOROTAN LIGA ITALIA: Menang Telak Atas Lecce, Juventus Gusur Inter Milan dari Puncak Klasemen

"Ya, mau gimana. Kita tahu kita cuma numpang. Tapi kalau bisa, ada lah sedikit bantuan buat nyambung hidup sebulan-dua bulan. Buat cari tempat baru, buat mulai lagi," harapnya.

Sebagai informasi, Pemkot memberikan waktu selama lima hari kepada warga yang menempati bangunan liar di kawasan Roxy, Ciputat, untuk mengosongkan lahan secara mandiri. 

“Tadi sudah dilakukan diskusi, dialog dengan warga yang menempati lahan, juga bersama Dewan. Disepakati bahwa mereka diberikan waktu lima hari untuk keluar,” ujar Pilar.

Bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemkot tersebut disebut telah melanggar aturan peruntukan aset negara. 

Selain dijadikan kontrakan dan usaha rumah makan, sebagian bangunan juga diketahui digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penjualan minuman keras, praktik prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba.

“Ini sangat menyalahi aturan. Awalnya dijanjikan untuk usaha warung, tapi malah disalahgunakan. Kalau dihitung, potensi retribusi pun hilang,” tutup Pilar.

Adapun, Pemkot Tangsel pada mulanya telah meratakan 40 bangunan dibongkar, termasuk tempat karaoke, lapo, warung, hingga tempat biliar.

Pemkot menegaskan tidak akan ada toleransi lagi terhadap pelanggaran serupa. Pilar meminta masyarakat tidak kembali menempati lahan tersebut setelah dibersihkan.

“Setelah dibongkar, kami akan pasang pagar dan tembok panel di area depan. Insya Allah, lahan ini akan dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangsel,” pungkasnya. (m30)

Nasib serupa juga dialami oleh warga Kampung Gabus, Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Bahkan dia mengaku menyesal memilih Dedi Mulyadi di Pilkada 2024.

Bukan tanpa alasan, perasaan itu menguar karena rumahnya digusur oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rabu (18/6/2025), usai kunjungan Dedi Mulyadi ke kampungnya.

Selain itu, dia sama sekali tak mendapatkan informasi mengenai pembongkaran tersebut.

Baca juga: Aturan Sekolah Masuk Jam 6 Pagi ala Dedi Mulyadi Disoroti Mendikdasmen, Abdul Muti: Ada Regulasinya

Berdasarkan penuturan Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, hal itu dilakukan atas perintah langsung dari Dedi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ujar Ganda di lokasi pembongkaran.

Lebih lanjut, puluhan bangunan liar itu dibongkar karena berlokasi di tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pemerintah daerah menyebut Kawasan itu akan dinormalisasi dan dibangun fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat. 

“Setelah penertiban akan melaksanakan normalisasi dari Perum Jasa Tirta, dari SDA Jawa Barat juga sama akan dilakukan pembangunan, kita juga dari pemerintah daerah juga sama,” kata Ganda menjelaskan, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, pembongkaran itu disayangkan oleh penduduk sekitar.

Diketahui, bangunan-bangunan yang digusur digunakan warga untuk tempat tinggal hingga usaha kecil-kecilan.

Salah satu protes itu diungkapkan oleh Irwansyah yang sehari-hari mencari nafkah lewat warung kopi.

Ia merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang dulu ia pilih.

Baca juga: Dengar Cara Mak Rasi Bertahan Hidup, Tangis Dedi Mulyadi Nyaris Pecah, Langsung Beri Nafkah

“Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” kata Irwansyah dengan nada getir.

Irwansyah mengaku terkejut pembongkaran dilakukan hanya beberapa hari setelah Dedi Mulyadi datang berkunjung.

Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan langsung saat gubernur hadir di tengah warga.

“Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” sindir Irwansyah.

Ia juga mengklaim mayoritas warga yang bangunannya digusur adalah pendukung Dedi Mulyadi saat pemilihan lalu.

Baca juga: Sopir Mabuk Tuak, Trailer Tabrak Truk Tangki lalu Terguling, Muatan Timpa Rumah Warga Tuban

Rasa kecewa itu pun membekas dalam harapan agar sang gubernur tidak melanjutkan masa jabatan lebih dari satu periode.

“Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, memberikan sedikit ruang harapan kepada warga.

Menurutnya, warga tetap bisa berdagang di lokasi yang sebelumnya digunakan, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen.

“Kalau untuk berdagang selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu dibangun bangunan permanen,” kata Najmuddin.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.