Berita Terkini Sumenep
Program Wirausaha Santri Sumenep 2026 Dipertanyakan, DPRD: Harus Ada Kejelasan Output
Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep belum menyetujui anggaran program Wirausaha Santri 2026.
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Taufiq Rochman
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep belum menyetujui anggaran program Wirausaha Santri 2026.
Karena, anggaran sebesar Rp 1 miliar yang menjadi usulan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep melalui APBD 2026 tersebut belum jelas tujuannya.
"Kami belum menyetujui anggaran itu, pending dulu. Belum jelas outputnya," tegas Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi pada Selasa (12/8/2025).
Setiap program yang dianggarkan menggunakan uang daerah lanjutnya, dinas terkait harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan outputnya sangat jelas.
Tanpa ada kejelasan hasil, pihaknya memilih untuk menunda pembahasan anggaran tersebut.
"Dinas terkait harus mampu menjelaskan secara rinci terkait sasaran, mekanisme dan manfaat dari program wirausaha santri itu," pintanya.
Pihaknya berharap, dan ingin memastikan setiap penggunaan anggaran publik itu harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Termasuk, program wirausaha santri ini harus mampu memberikan manfaat bagi para santri di Sumenep, Madura.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumenep M Iksan menjawab terkait program wirausaha santri belum selesai dibahas.
Sehingga katanya, hal itu belum bisa disimpulkan bahwa anggaran tersebut dipending.
"Ini kan belum selesai dan mohon maaf. Program ini apakah dipending, digeser atau lanjut. Masih terlalu dini kalau kemudian disimpulkan dipending. Kalau dipertanyakan iya," papar M Iksan.
M Iksan mengakui, Komisi IV DPRD Sumenep memang sempat mempertanyakan seperti apa pelaksanaan dari program wirausaha santri 2026.
Pihaknya mengaku, telah menjelaskan bahwa program wirausaha santri itu telah dilaksanakan pada tahun 2025, 2024 dan bahkan tahun-tahun sebelummya.
Mantan Kepala Dinsos P3A Sumenep ini mengaku, jika telah menjabarkan secara rinci dan detail terkait program tersebut di hadapan Komisi IV DPRD Sumenep.
"Kalau ditanya terkait hasil, memang masih harus dimaksimalkan agar manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya..
"Bahkan, kami selalu mendorong peserta program wirausaha santri itu untuk lebih mandiri," terangnya.
5 Bulan Tak Beroperasi, Pemkab Sumenep Ancam Ambil Alih KMP DBS III |
![]() |
---|
Guru SDIT Al Hidayah Sumenep Wajib Setor Dana Sertifikasi, Yayasan: Kalau Tak Setuju Silakan Mundur |
![]() |
---|
Fakta-fakta Kasus Bullying di SDIT Al-Hidayah Sumenep |
![]() |
---|
Dugaan Potongan Dana Sertifikasi di SDIT Al-Hidayah Sumenep, Yayasan Buka Suara |
![]() |
---|
Kinerja OPD Disorot, APBD Sumenep 2025 Baru Terserap 44 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.