UTM dan KND Bangun Sistem Data Terbuka untuk Pembangunan Inklusi Disabilitas

Mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, hingga perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, pihak KND, hingga perwakilan dari tujuh fakultas.

Meliputi Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Keislaman.

Turut bergabung pula Program Pascasarjana dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UTM.

Komisioner KND, Eka Prastama Widiyanta, ST mengapresiasi langkah UTM sebagai perguruan tinggi yang membuka ruang seluas-luasnya dan proaktif membangun sistem data terbuka di bidang disabilitas.

“Data disabilitas yang akurat, terbuka, dan terintegrasi adalah kunci utama membangun kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Inovasi seperti yang dilakukan UTM ini patut menjadi model kolaboratif nasional,” ungkap Eka.

Ia menegaskan, isu disabilitas tidak bisa dilepaskan dari konteks hak asasi manusia.

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Karena itu, lanjutnya, keterlibatan perguruan tinggi menjadi elemen strategis untuk memastikan bahwa data dan kebijakan telah berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial.

“Topik disabilitas bukan hanya isu sosial, tapi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Perguruan tinggi harus mampu melahirkan riset dan inovasi teknologi yang berpihak pada kelompok disabilitas sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Dalam kesempatan diskusi, bermunculan ide-ide strategis untuk pengembangan Sistem Open Data Disabilitas di tingkat nasional.

Termasuk kemungkinan terwujudnya integrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial.

Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi UTM sebagai pusat inovasi inklusif di Jawa Timur, tetapi juga mendukung program prioritas pemerintah dalam Asta Cita Presiden, yakni pembangunan manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan.

“Open Data Disabilitas bukan sekadar proyek teknologi, tapi gerakan kemanusiaan. Kita sedang membangun jembatan antara data dan empati, antara akademisi dan masyarakat,” pungkas Eka.