Massa Demo di Kantor Kejari Pamekasan Tuntut Kepala DLH Amin Jabir Ditangkap Atas Dugaan Korupsi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Korlap aksi demo massa Lembaga Nusantara Civil Society Organization di depan Kantor Kejari Pamekasan, Nur Faisal membeberkan sejumlah kejanggalan yang dilakukan DLH Pamekasan dalam melakukan sejumlah proyek pembangunan.

Menurut dia, sejak beberapa tahun lalu sudah banyak anggaran yang diploting oleh DLH Pamekasan untuk proyek pembangunan.

Setiap tahun penggunaan anggaran itu, kata dia, tercium aroma korupsi, kolusi dan nepotisme.

• BREAKING NEWS - Kantor Kejari Pamekasan Didemo Massa Lembaga Nusantara Civil Society Organization

• Demo di Kantor Kejari Pamekasan, Massa Soroti Dugaan Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Naungan DLH

• Potensi Gempa di Selatan Pulau Jawa Bukan Omong Kosong, BMKG Karangkates Singgung Prediksi Tsunami

Hal ini berdasarkan dimulainya dari beberapa pembangunan di Pamekasan di antaranya, pembangunan Sanitary Landfil, Taman Kowel, Taman Gladak Anyar, Pembangunan TPS3R di Lawangan Daya, dan Pembangunan Area Relokasi PKL di eks Rumah Sakit yang berlokasi di Jalan Kesehatan.

Kata dia, sejumlah proyek pembangunan itu menenelan anggaran ratusan milyar, namun wujud pembangunan tersebut tidak jelas akuntabilitasnya.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Pamekasan kehilangan rohnya sejak kasus OTT KPK yang melibatkan Bupati dan Kajari Pamekasan," teriak Nur Faisal di pintu masuk Kantor Kejari Pamekasan.

Menurut Faisal, saat ini Kejari Pamekasan seperti kehilangan orientasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara, akhir-kahir ini kata dia, di Pamekasan banyak dugaan korupsi di beberapa tempat atau OPD Pemkab Pamekasan, salah satunya di DLH.

Ia mengaku mencium adanya aroma dugaan korupsi pembangunan tempat PKL di eks RSUD lama Pamekasan.

• TNI dan Polri Gelar Apel Bersama, Sinergi Tingkatkan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pamekasan

• Tingkatkan Pelayanan Pembuatan SKCK dan SIM, Polres Sampang Gandeng Stakeholder hingga Ojek Online

Pembangunan tempat relokasi PKL ini menelan anggaran Rp 1.2 miliar.

Fasial juga membeberkan, beberapa bulan lalu sempat dilakukan penyelidikan oleh Kejari Pamekasan perihal dugaan korupsi pembangunan tempat relokasi PKL itu, namun saat ini sudah mulai hilang dari permukaan seiring bau busuk dugaan kolusi dalam penanganan kasus tersebut.

"Melihat beberapa problem yang sudah lama tidak ada kejelasan dan mangkrak di Kejari Pamekasan, maka perlu adanya pengawalan ketat agar tidak tertelan dalam jurang kepalsuan," ujarnya.

Tak hanya itu, Faisal juga menduga, beberapa pembangunan TPS3R seperti di Kelurahan Lawangan Daya, Kanginan dan di kelurahan lain dikerjakan asal-asalan dalam perencanaannya oleh DLH Pamekasan, sehingga bangunan TPS3R tersebut mangkrak alias tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Faisal menilai, proyek pembangunan TPS3R ini secara otomatis Negara mengalami kerugian milyaran rupiah, lantaran bangunan tersebut tidak bernilai manfaat sesuai dengan fungsinya.