TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur telah memproses 624 pelanggaran selama pilkada 2020.

Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim, Muh Ikhwanudin Alfianto menjelaskan, beberapa di antaranya dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di banyak tempat, khususnya ada petahana, potensi keterlibatan dan dugaan pelanggaran oleh ASN tinggi," kata Ikhwanudin di Surabaya.

Baca juga: Gubernur Khofifah yang Positif Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri, Tetap Bekerja dan Rakor Virtual

Baca juga: Bakal Diperiksa sebagai Tersangka, Gisel dan Yukinobu de Fretes Bisa Ditahan karena Pengakuan?

Baca juga: Jadwal Acara TV di RCTI, GTV dan SCTV Senin 4 Januari 2021, Jangan Lewatkan Tayangan Ikatan Cinta

Baca juga: Bongkar Sifat Asli Gading Marten Saat Masih Jadi Pacarnya, Astrid Tiar: Setia dan Nggak Pernah Marah

Saat diproses oleh Bawaslu, para pelanggar mengaku tidak mengetahui bahwa hal itu bagian dari pelanggaran.

"Kami juga meneruskan ke Komisi ASN (KASN) hingga turun sanksi agar memberi efek jera. Artinya, akan sekaligus mencegah melakukan pelanggaran serupa,” terangnya.

Selain itu, Ikhwan juga menyorot putusan tentang politik uang. Di pilkada sebelumnya, belum ada putusan pelanggaran politik uang sejak tahun 2018.

Tetapi tahun 2020, terdapat 2 putusan politik uang.

"Di Jember sudah ada putusan 3 tahun penjara dan di Kabupaten Malang putusan 1 tahun percobaan," tambah Ikhwan.

Politik uang merupakan bagian dari fokus pencegahan maupun penindakan bagi penyelenggara.