Strategi Sumenep Kurangi Kemiskinan: dari BUMDes hingga Padat Karya

Program lain yang menjadi perhatian yakni peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi di wilayah tertinggal dan kepulauan.

Beberapa program unggulan yang bersumber dari pusat maupun daerah, diantaranya berupa program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta bantuan sosial untuk lanjut usia (lansia).

"Bahkan, termasuk program Jaminan Kesehatan melalui Program Universal Health Coverage (UHC) dan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan," sebutnya.

Arif Firmanto menegaskan, soal kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga akses terhadap layanan dasar.

"Karena itu, Bappeda bersama OPD terkait menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025 - 2029 untuk memastikan program lintas sektor berjalan selaras," jelasnya.

Dengan berbagai upaya tersebut tambahnya, optimistis angka kemiskinan di Sumenep akan terus menurun di tahun-tahun mendatang.

"Kami targetkan ke depan penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan, terutama dengan dukungan sinergi semua pihak mulai dari pemerintah, desa, hingga masyarakat," harapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep mencatat, bahwa angka kemiskinan di daerah ujung timur Pulau Madura kembali mengalami penurunan pada Maret 2025.

Persentase penduduk miskin di Sumenep tercatat sebesar 17,02 persen, atau setara 188,48 ribu jiwa.

Angka ini turun dibandingkan Maret 2024 yang masih mencapai 17,78 persen atau sekitar 196,42 ribu jiwa.

Artinya, dalam setahun terakhir terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,94 ribu jiwa.

Anggota Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Sumenep, Pramu Mai Sandi membenarkan data tersebut. Ia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

"Benar, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep turun menjadi 17,02 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar delapan ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya," kata Pramu kepada TribunMadura.com, Selasa (28/10/2025).

Meski begitu lanjutnya, garis kemiskinan di Sumenep justru mengalami kenaikan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 521.366 per kapita per bulan, naik Rp 14.797 atau sekitar 2,92 persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar Rp 506.569.

"Kenaikan garis kemiskinan ini menggambarkan bahwa kebutuhan minimum masyarakat, baik untuk makanan maupun nonmakanan, juga ikut meningkat," tambahnya.