Muncul Gerakan Tolak Vaksin Covid-19 di Pamekasan, Dinkes Merespons, Minta Provokator Ditindak Tegas

Reporter: Kuswanto Ferdian | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Muncul gerakan tolak vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pamekasan, Madura, dalam sepekan terakhir.

Gerakan penolakan program vaksinasi Covid-19 ini muncul dari kalangan aktivis hingga sebagian kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pamekasan.

Munculnya polemik gerakan tolak vaksinasi Covid-19 tersebut direspons langsung oleh Dinas Kesehatan Pamekasan.

• BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI: Siswa Sampang Wajib Bahasa Madura hingga Gerai Masker di Sumenep

• Cerita Satpol PP Bungkam Pengamen di Pamekasan, Sembunyikan Mobil Patroli hingga Aksi Kejar-Kejaran

• Opsi PPKM Mikro di Surabaya Mencuat Jelang Berakhirnya PPKM, Plt Wali Kota Siapkan Langkah Penting

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Pamekasan, dr Nanang Suyanto, meminta masyarakat Pamekasan tetap tenang dan tidak terhasut oleh isu hoaks tentang program vaksinasi Covid-19 yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Ia berharap, masyarakat jangan sampai masyarakat Pamekasan ikut-ikutan membuat gerakan tolak vaksinasi Covid-19 yang sudah diprogram oleh pemerintah.

"Saya yakin yang menolak pemberian vaksin ini kurang paham manfaatnya, dan juga sudah terinfeksi virus hoaks di media," kata dr Nanang Suyanto kepada TribunMadura.com, Sabtu (6/2/2021).

"Itu yang harus kita lawan," sambung dia.

Menurut Dokter Nanang, masyarakat Pamekasan harus paham tentang manfaat vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah.

• Surabaya Tak Berlakukan Lockdown Akhir Pekan, Pemkot Pilih Perketat Penutupan Sejumlah Ruas Jalan

• Niat Jahat Dua Sahabat Keliling Kota, Cari Sasaran Pembobolan Rumah, Terbilang Lihai saat Beraksi

Kata dia, tujuan dilakukan vaksinasi ini sebagai langkah untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Jadi masyarakat tidak perlu membuat gerakan tolak vaksin Covid-19. Tidak baik," peringatnya.

Dokter Nanang juga menjelaskan, saat ini di luar negeri, sebagian negara banyak yang berebut untuk mendapatkan vaksin agar bisa memvaksin warganya supaya terlindungi dari tertularnya Covid-19.

Bahkan kata dia, di Eropa hingga sekarang masih belum mendapat vaksin.

"Kita harus bersyukur karena pemerintah Indonesia memulai vaksin lebih awal," ajaknya.

Dokter Nanang juga mengaku belum mengetahui apakah ada sanksi khusus bagi masyarakat yang menolak tidak mau di vaksin.

Sebab, hingga hari ini, kata dia, aturan perihal sanksi bagi masyarakat yang menolak di vaksin tersebut masih belum ada dari pemerintah.

Namun, bila ada gerakan yang mengajak masyarakat agar menolak di vaksin, sudah masuk ranah Kepolisan untuk menindak tegas, karena hal itu bisa dikategorikan sebagai provokator.

• Cegah Banjir di Kota Kediri, Wali Kota Abdullah Abu Bakar Panggil Pawang Air untuk Diajak Rapat

• Kawasan Payung Kota Batu Tertutup Longsor Selama 17 Jam, Kini Akses Lalu Lintas Tersambung Kembali

"Urusan kami hanya menangani kesehatannya. Kalau soal gerakan yang menolak vaksin itu, sudah tugas ranah hukum untuk menindak orang-orang yang menjadi provokator, dan harus ditindak biar tidak meresahkan. Kalau perlu diberikan sanksi," tegasnya.

Saran Dokter Nanang, sebelum para provokator yang mengajak masyarakat menolak program vaksin ini ditindak tegas, alangkah baiknya diberikan edukasi terlebih dahulu, dan diajak berdiskusi satu meja.

Kata dia, misal ada kendala dan ada aspirasi yang mau disampaikan perihal program vaksinasi tersebut, hendaknya melakukan audiensi saja dan jangan teriak-teriak di jalanan.

"Tidak baik begitu. Karena pemerintah sedang berperang melawan wabah Covid-19 agar segera berakhir," pungkasnya.