BPN Pamekasan Jalin Sinergi dengan Desa Rek Kerrek, Pelaku UMKM Dipermudah Urus Sertifikat Tanah

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan melaksanakan gerakan sinergi Reforma Agraria dengan Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin (22/4/2024).

Dalam kegiatan ini sekaligus jajaran pegawai BPN Pamekasan bersama perangkat Pemerintah Desa Rek Kerrek dan pelaku UMKM bergabung mengikuti virtual zoom dalam rangkaian gerakan sinergi Reforma Agraria Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Sukabumi.

Sebelumnya, Kantor Pertanahan Pamekasan melakukan kegiatan penataan aset Reforma Agraria yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan produk berupa sertifikat hak tanah sebanyak 28.225 di tahun 2023 lalu.

Saat ini, Kantor Pertanahan Pamekasan melanjutkan program penataan akses Reforma Agraria tersebut.

Penataan akses Reforma Agraria saat ini berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Tahun 2023 lalu, kegiatan penataan akses Reforma Agraria fase 1, Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan memusatkan di Desa Branta Pesisir dalam bentuk pendataan penerima akses.

Prorgam ini akan dilanjutkan di tahun 2024 dan 2025 untuk fase 2 dan 3.

Selain di Desa Branta Pesisir, tahun 2024 ini akan dilaksanakan juga kegiatan penataan akses Reforma Agraria fase 1 di Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Instansi/OPD Kabupaten Pamekasan, diantaranya Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bank BPR Jatim/Bank UMKM Jawa Timur Kantor Cabang Kabupaten Pamekasan.

Kepala Pertanahan Pamekasan, Sugiyanto mengatakan, Kementerian ATR/BPN punya tanggung jawab moril dalam hal pengembangan untuk memberdayakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata dia, tujuan digagasnya program Reforma Agraria ini untuk kemakmuran rakyat.

Pihaknya mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan mengusung beberapa konsep untuk mewujudkan suksesnya program Reforma Agraria tersebut.

Diantaranya mulai dari penataan aset, penataan akses berupa permodalan dan sertifikasi tanah.

"Bisa juga dua-duanya bareng pemberian aset, akses atau sertifikasi tanah. Itu juga yang dikembangkan kementerian dan menjadi tanggung jawab daerah serta masing-masing dinas untuk mengembangkannya," kata Sugiyanto.

"Namun demikian dari ATR/BPN Pamekasan punya tanggung jawab moril dalam hal legalisasi aset dan penataan akses, karena tanah menjadi tanggung jawab kementerian ATR/BPN untuk diberikan kepastian hukum dan hak terhadap yang dimiliki oleh pemerintah," sambungnya.

Menurut Sugiyanto, tahun 2023 lalu, Rek Kerrek terdata sebagai desa yang mendapatkan sertifikasi PTSL terbanyak.

Rinciannya, Kabupaten Pamekasan punya target sekitar 25.756 sertifikasi PTSL.

Ditambah mengambil sertifikasi PTSL dari Bangkalan sebanyak 2500.

"Jadi kita total bisa mensertifikatkan sebanyak 28.224 bidang tanah. Sebanyak 7514 sertifikat tanah yang sudah PTSL itu dari Desa Rek Kerrek. Seperempat dari target kami kemarin khusus Desa Rek Kerrek," ungkap Sugiyanto.

Penuturan Sugiyanto, tahun 2024 ini, Pamekasan dapat jatah peta bidang 52.600.

Sedangkan untuk sertifikasi tanah mendapat jatah 29 ribu.

"Tapi nanti jika kita bisa kerja cepat, kami bisa ambil jatah dari Kabupaten lain yang tidak selesai kita ambil supaya nanti di Pamekasan lebih cepat," inginnya.

Sugiyanto juga menjelaskan, dalam program Reforma Agraria ini banyak kegiatan yang bisa direalisasikan, termasuk PTSL.

Pihaknya gerak cepat melaksanakan program ini mumpung dananya telah disediakan pemerintah yang dapat membantu masyarakat tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah.

Pria berkacamata itu berharap pemberdayaan UMKM di Desa Rek Kerrek melalui program Reforma Agraria ini bisa dikembangkan lagi.

"Di Rek Kerrek terdapat sekitar 12 ribu bidang tanah, tahun kemarin sekitar 7514 sudah bersertifikat tanah resmi. Ini luar biasa. Ini juga berkat kerja keras Kades dan sinergi dengan jajaran Pertanahan Pamekasan. Kami mengucapkan terima kasih," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Diskop UMKM dan Naker Pamekasan, Muttaqin sangat mendukung program Reforma Agraria tersebut.

Kata dia, meski tanpa didukung anggaran, instansinya akan sepenuh hati membantu suksenya program Reforma Agraria yang sudah dijalankan oleh BPN Pamekasan.

"Sama dengan tahun sebelumnya, kita tahun ini punya target 2300 bidang tanah se-Kabupaten Pamekasan, ini ada banyak Desa yang kami kerjasamakan dengan kepala desa," kata Muttaqin.

Muttaqin menyadari bahwa sertifikat tanah ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM.

Penuturan dia, sertifikat tanah itu bisa memberikan jaminan kepemilikan.

Melalui program Reforma Agraria ini prosesnya dinilai lebih cepat dan lebih murah.

"Sangat jauh prorsesnya ketika harus melakukan pengajuan sertifikat pemilik secara mandiri. Dengan adanya program Reforma Agraria ini kami sangat mendukung sekali, dan yang lebih utama manfaatnya sangat dirsakan oleh masyarakat terutama bagi UMKM," syukurnya.

"Karena sertifikat tanah ini bisa diuangkan tanpa harus dijual. Tentunya salah satu persoalan yang dihadapi para pelaku usaha adalah permodalan," tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Rek Kerrek, Fadili Aziz mengaku bersyukur, karena Desa Rekkerrek sudah dua kali mengikuti kegiatan Kementerian ATR/BPN.

Pertama pemasangan patok tanah serentak dan kedua Reforma Agraria.

"Kami mengucapkan banyak terima kepada BPN Pamekasan," syukurnya.

Kades yang akrab disapa Fadil itu juga menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Pamekasan karena tahun 2023 lalu, Desa Rek Kerrek mendapat program PTSL paling banyak.

"Kami merasa sangat bahagia dan bangga dengan adanya PTSL ini. Sehingga adanya sertifikat kepemilikan tanah ini mengurangi terjadinya konflik caplok tanah," tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com