Jumlah Penerima BLT DBHCHT Bertambah, Dinsos P3A Sumenep Siapkan Rp 4,8 Miliar untuk 5 Ribu KPM

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sumenep tahun ini bertambah menjadi 5.000 orang.

Sementara pada tahun 2024 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DBHCHT hanya 3.150 orang.

Dari 5.000 orang KPM BLT DBHCHT itu anggaran yang disiapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep tahun ini mencapai Rp 4,8 miliar. Namun, anggaran tersebut sampai saat ini belum direalisasikan.

Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Mustangin membenarkan bahwa anggaran DBHCHT itu hanya dialokasikan untuk satu program saja.

Program yang dimaksud, yakni BLT kepada 5.000 KPM yang terdiri atas buruh pabrik rokok dan petani tembakau di Sumenep.

"Kalau yang di kami untuk satu kegiatan itu saja. (Program BLT) dan itu sudah berjalan sekitar tiga tahun," kata Mustangin, Jumat (8/8/2025).

Setiap KPM BLT DBHCHT katanya, akan mendapat bantuan sebesar Rp 300 ribu dan akan diserahkan selama tiga bulan. Namun lanjutnya, realisasinya hanya dicairkan sekali.

"Maka setiap penerima akan mendapat bantuan Rp 900 ribu," sebutnya.

Terpisah, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengatakan bahwa penyaluran DBHCHT bagi organisasi perangkat daerah mengacu pada regulasi baru. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2024 tentang Penggunaan DBHCHT.

Pemanfaatannya sebut Dadang, 50 persen untuk program kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan dan 10 persennya untuk penegakan hukum.

"Alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat masih dibagi dua, diantaranya 30 persen untuk bantuan dan 20 persennya non bantuan," katanya.

Dadang berharap, ketiga bidang itu dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumenep.

"Terutama petani tembakau, buruh tani dan pekerja pabrik rokok," ucapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Samioeddin meminta Dinsos P3A Sumenep anggaran miliaran itu agar segera direalisasikan. Sehingga, manfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Besarnya anggaran itu harus sejalan dengan peningkatan kualitas dampak ke masyarakat. Dan bukan hanya sekadar seremonial yang minim manfaat bagi masyarakat," katanya memgingatkan.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com