Keluhan Warga Menggunung, Pemkab Sumenep Siapkan Langkah Konkret Tindak Lanjut Laporan Reses: Amanah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sumenep menegaskan seluruh hasil Reses I Tahun 2025 akan ditindaklanjuti, terutama terkait keluhan warga seperti jalan rusak, air bersih, normalisasi sungai, dan listrik kepulauan
• Wabup Imam Hasyim menyatakan aspirasi rakyat adalah amanah, sehingga setiap rekomendasi fraksi telah diinstruksikan untuk ditelaah dan dimasukkan ke perencanaan serta penganggaran
• Masalah listrik kepulauan membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, dan Pemkab berkomitmen melanjutkan komunikasi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan bakal menindaklanjuti laporan hasil Reses I Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (18/11/2025).

Berbagai keluhan warga mencuat, mulai dari jalan rusak, air bersih, normalisasi sungai, hingga listrik kepulauan yang tak kunjung tuntas.

Pemkab Sumenep memastikan seluruh aspirasi itu tidak akan berhenti sebagai dokumen rutinitas.

Baca juga: Laporan Reses DPRD Sumenep Ungkap Masalah Lama yang Tak Kunjung Teratasi

Wajib Diperjuangkan

Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim menegaskan laporan reses adalah amanah masyarakat yang wajib diperjuangkan pemerintah daerah.

"Apa yang disuarakan rakyat adalah amanah. Kami akan berupaya mewujudkannya," tegas Imam Hasyim, Jumat (21/11/2025).

Dalam penyampaian reses, semua fraksi memaparkan persoalan krusial yang hampir merata di setiap dapil.

Masalah dasar seperti jalan rusak dan kurangnya alat pertanian masih menjadi keluhan tertinggi.

Di beberapa kecamatan, warga menuntut normalisasi sungai untuk mencegah banjir musiman.

Sementara di wilayah kepulauan, persoalan listrik kembali menjadi sorotan.

Banyak desa di pulau-pulau kecil masih mengandalkan listrik terbatas, bahkan sebagian hanya menikmati penerangan beberapa jam per hari.

Untuk menindaklanjuti semua laporan fraksi, Imam Hasyim menyebut Pemkab sudah menginstruksikan seluruh OPD menelaah satu per satu rekomendasi dari DPRD.

Aspirasi yang urgen akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Kami tidak ingin hasil reses berhenti di paripurna."

"Usulan yang mendesak seperti perbaikan jalan, layanan air bersih, hingga listrik kepulauan akan mendapat prioritas," jelasnya.