Beasiswa Santri Madura, Khofifah Tegaskan Tak Ada Sistem Jatah

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) menggelar kegiatan Coaching dan Pendampingan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Ma’had Aly Se-Madura, Jumat (23/5/2025) malam.

Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren Al Hamidy Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Acara ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam mendorong pemerataan akses beasiswa, khususnya bagi kalangan santri dan mahasiswa keislaman di Madura. 

Selama lima tahun terakhir, Pemprov Jatim telah menggelontorkan 5.683 beasiswa, dan khusus tahun 2025 ini sebanyak 1.193 beasiswa kembali disiapkan.

Ketua LPPD Jatim, Prof Dr H Abd Halim Soebaha mengatakan, pendampingan ini menjadi sangat krusial mengingat rendahnya tingkat akses beasiswa oleh lembaga pendidikan Islam di Madura.

Dia merinci, di Madura terdata 33 perguruan tinggi keagamaan Islam.

Namun hanya lima yang bisa mengakses beasiswa. 

"Sementara dari lima Ma’had Aly, hanya dua yang bisa mengakses. Ini menunjukkan ada kesenjangan yang perlu ditangani secara serius,” kata Abd Halim Soebahar.

Menurut Abd Halim, salah satu hambatan utama adalah status akreditasi serta ketidaksiapan lembaga dalam menggunakan sistem aplikasi digital untuk pengajuan beasiswa.

“Kami mendorong seluruh lembaga membentuk tim percepatan akreditasi. Karena kerja borang itu tidak langsung terlihat hasilnya, tapi itu penentu akses program beasiswa,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa akses beasiswa bukan soal kuota, melainkan kesiapan institusi.

“Lima tahun terakhir, kami keliling dari Tapal Kuda sampai Madura. Banyak yang ingin mengakses beasiswa, tapi terganjal karena belum terakreditasi. Maka dari itu, akreditasi itu penting. Mahasiswa itu sah jika dikirim dari kampus yang sah pula,” ujar Khofifah.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim membuka pintu seluas-luasnya untuk semua lembaga pendidikan, tanpa sistem jatah.

“Semua boleh mengakses, enggak pakai jatah-jatahan. Yang penting memenuhi syarat, terutama akreditasi,” tambahnya.