Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan Tegaskan Tidak Semua Layanan Kesehatan Dijamin JKN

Terdapat mekanisme medis dan administrative yang harus sesuai prosedur, baik itu kriteria medis, indikasi medis, dan prosedur rujukan berjenjang.

"Sering kali pasien yang datang dengan harapan semua keluhan bisa langsung ditangani oleh FKTP, atau meminta tindakan tertentu yang sebenarnya tidak diperlukan secara medis. Disinlah peran kami sebagai dokter, selain memberikan pelayanan untuk masyarakat, juga memberikan edukasi," ujar Lely.

Lely menekankan bahwa pelayanan yang tidak dijamin oleh JKN bukan berarti masyarakat dibatasi akses layanan kesehatannya atau tidak boleh melakukannya. 

Layanan yang tidak sesuai dengan prosedur Program JKN pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab pribadi.

"Saya berharap masyarakat memahami, layanan yang tidak ditanggung JKN bukan berarti msayarakat tidak boleh melakukannya, tapi ia akan menanggung biayanya sendiri," jelas Lely.

"Contohya seperti rujukan atas permintaan sendiri, seringkali terjadi masyarakat meminta rujukan tapi tidak mengikuti alur atau prosedur yang berlaku, kami sebagai tenaga kesehatan harus memberikan edukasi dan informasi jika hal tersebut tidak bisa dijamin oleh JKN," tambahnya.

Lebih lanjut, Lely menghimbau agar masyarakat tidak segan bertanya kepada seluruh tenaga kesehatan maupun petugas adminisrasi mengenai prosedur yang berlaku. 

Dengan adanya transparansi informasi akan meminimalkan adanya miskomunikasi antara peserta JKN dan petugas layanan kesehatan.

"Kami sangat terbuka untuk menjelaskan kepada masyarakat. Harapannya masyarakat dapat memahami prosedur dan alur layanan yang berlaku. Hal ini juga demi kebaikan bersama agar tidak adanya miskomunikasi antara msayarakat dan tenaga kesehatan, selain itu hal ini juga sangat penting untuk keberlanjutan Progam JKN," tutup Lely. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com